Advertisement Section
Header AD Image
1500 Pedagang Cemas, Pasar Kranji Belum pasti Dibangun

1500 Pedagang Cemas, Pasar Kranji Baru Belum Pasti Dibangun

Matras News, Bekasi – Polemik revitalisasi pasar Kranji yang tidak kunjung usai, membuat 1500 pedagang keleleran, tidak tahu harus mengadu kemana. Pedagang cemas pembangunan tak kunjung dikerjakan.

BEM STIE Mulia Pratama bersama Asosiasi Pedagang Pasar Kranji Kota Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kota Bekasi pada, Senin (8/7/2024).

Dalam aksinya menuntut ketegasan Pj Wali Kota untuk segera memutus kerja sama antara Pemkot Bekasi & PT ABB (Annisa BintangBlitar), dan meminta agar Pemkot melakukan tender terbuka untuk pembangunan revitalisasi Pasar Kranji Baru Kota Bekasi, lalu Jika dalam kurun waktu 3×24 jam tidak ada tindak lanjut dari pihak II, masa akasi menindak lanjuti kasus tersebut ke Pemerintah Pusat.

Seperti dikatakan aksi penyampaian pendapat, terkait tindakan korupsi revitalisasi Pasar kranji baru tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang sudah di sepakati.

Selain daripada itu pelaksanaan revitalisasi pasar kranji baru Kota Bekasi yaitu memiliki jangka waktu 24 bulan (2 Tahun) di mulai sejak tahun 2019.

Adapun 1.500 para pedagang pasar kranji baru Kota Bekasi yang telah memberikan kewajibannya kepada PT ABB dengan total senilai 23 Milyar.

Namun tidak ada progres dari PT ABB selaku pelaksana revitalisasi pasar kranji baru Kota Bekasi.

Sementara Sekretaris Disdagperin Kota Bekasi, Rommy Payan menjelaskan, keinginan para mahasiswa dan pedagang pasar untuk segera melakukan proses. Kalau dari kita kan harus menunaikan administrasinya dahulu dan juga melihat pandangan-pandangan hukum untuk proses baik itu dilanjutkan atau pemutusan itu yang dilakukan oleh Tim OPD termasuk indak, ks bagian hukum aset dan itu terlibat semua,” katanya.

“Didalam poses yang terakhir, bahwasanya akan dilakukan permohonan surat ke Kejari sudah dilakukan untuk pandangan hukumnya, dan ini sudah berproses untuk tindak lanjutkan dan sudah di laporkan oleh Pj Wali Kota,” terang Rommy.

Mudah-mudahan dalam waktu minggu kedepan ada keputusan yang pasti, dan itu merupakan kewenagan dari Pj dan Administrasinya di KS untuk bagian hukum.

“Kepastian ini mulai dibagun apa tidak, kalau seandainya mulai dibangun segera dibagun, kalau tidak berarti ada pemutusan dah itu harus ada kewenangan atau kebijakan dari Pj Wali Kota dengan menganalisa administrasi yang ada,” terang Rommy.

Dan kami juga harus hati-hati untuk melakukan itu, kalau memang itu yang harus kita lakukan berartikan itu yang harus diberikan kebijakan oleh Pj Wali Kota Bekasi,” tutup Rommy.