MatrasNews, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pembelian elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
“Tahun depan, iya (beli elpiji pakai NIK),” kata Bahlil usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8).
Menurut Bahlil, sistem berbasis NIK ini akan membatasi akses sehingga hanya masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menikmati elpiji bersubsidi. Ia secara khusus meminta masyarakat dari kelompok ekonomi atas, yaitu desil 8 hingga 10, untuk memiliki kesadaran tidak lagi menggunakan tabung 3 kg.
“Jadi, yang kaya nggak usah pakai elpiji 3 kg lah. Saya pikiri desil 8,9,10 dengan kesadaran lah,” imbuhnya.
Sebagai informasi, desil adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kebijakan ini ditargetkan untuk masyarakat miskin dan rentan yang berada di desil 1 hingga 4.
Bahlil menambahkan bahwa aturan teknis terkait mekanisme pembelian tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah. “Teknisnya lagi diatur,” ucapnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap anggaran subsidi dapat lebih efisien dan benar-benar meringankan beban masyarakat yang paling membutuhkan.
