MatrasNews, Banyuwangi – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital program perlindungan sosial (perlinsos) melalui optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan IKD menjadi instrumen kunci untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat, transparan, dan bebas dari kecurangan.
“Dengan IKD, setiap warga bisa single sign-on untuk mengakses layanan publik, termasuk bansos. Data penerima diverifikasi langsung menggunakan NIK dan biometrik sehingga lebih valid dan minim potensi fraud,” ujar Teguh dalam acara Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi, Kamis (18/9/2025).
Teguh mengungkapkan, hingga Semester I 2025, jumlah penduduk Indonesia tercatat 286,6 juta jiwa. Sebanyak 205 juta di antaranya telah melakukan perekaman biometrik KTP-el, dengan cakupan di Pulau Jawa mencapai 90-100%.
Basis data yang hampir lengkap ini menjadi fondasi kuat untuk mengintegrasikan IKD ke dalam sistem bansos digital. Pihaknya telah aktif melakukan aktivasi IKD, termasuk dengan cara jemput bola. Hingga September 2025, lebih dari 36.000 dari 48.000 warga sasaran di Banyuwangi telah berhasil diaktivasi.
Bagi warga tanpa ponsel pintar, aktivasi dapat dilakukan melalui agen atau pendamping bansos. “Khusus untuk pendamping, aktivasi IKD sifatnya wajib,” tegasnya.
Ke depan, IKD tidak hanya untuk bansos, tetapi juga akan digunakan untuk berbagai program strategis nasional seperti subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan. “Kalau piloting di Banyuwangi berhasil, IKD akan diperluas secara nasional,” jelas Teguh.
Dukcapil siap menjadi fondasi data untuk integrasi layanan bansos digital. “Prinsip kami support full. Data Dukcapil dipakai untuk autentikasi, verifikasi, dan validasi penerima bantuan agar tepat sasaran,” pungkas Teguh.
