Matras News, Bekasi – Seleksi Penerimaan Murid Baru SPMB 2025 bukan sekadar persaingan kuota dan nilai, melainkan ujian integritas sistem pendidikan dalam menjamin akses yang adil bagi seluruh anak bangsa.

Untuk memastikan prinsip tersebut dijalankan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Faisal Syahrul, melakukan inspeksi mendadak (spot check) ke dua sekolah favorit di Kota Bekasi: SMAN 1 Bekasi dan SMAN 3 Bekasi pada, Sabtu 14 Juni 2025.
Irjen Faisal menekankan bahwa SPMB 2025 harus berjalan objektif, transparan, dan bebas dari praktik jual-beli kursi atau titipan. “Tidak boleh ada diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan bermutu tanpa kecuali,” tegasnya di depan awak media.
Untuk mencegah manipulasi, Kemendikdasmen telah mengunci daya tampung sekolah melalui sistem Dapodik dan mewajibkan pengumuman terbuka. Pengawasan juga melibatkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman, dan Inspektorat Daerah. “Jika ada pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan. Kami tak tolerir kecurangan,” tegas Faisal.
Di awal pendaftaran, sejumlah calon siswa mengeluhkan gangguan teknis pada platform SPMB daring. Faisal mengakui hal itu dan memastikan tim IT kementerian telah memperbaiki masalah tersebut. “Sistem kini normal. Kami siap turun tangan jika ada kendala serupa di daerah lain,” ujarnya.
Kepala SMAN 1 Bekasi, Anung Edy Purwanto, mengungkapkan sekolahnya telah menerima 624 pendaftar untuk 432 kursi. Proses verifikasi berlangsung ketat, bahkan hingga malam hari. “Kami sediakan layanan pengaduan online dan bantuan bagi siswa dari luar daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 3 Bekasi, Dedi Suryadi, menyatakan seluruh panitia telah menandatangani pakta integritas. “Jika ada yang menjanjikan kelulusan dengan uang, itu pasti penipuan. Proses kami 100% murni,” tegasnya.
Menjawab kekhawatiran orang tua soal keterbatasan kuota sekolah negeri, Irjen Faisal mengingatkan bahwa sekolah swasta berkualitas juga menjadi pilihan. “Pemda harus memastikan anak yang tidak tertampung di negeri bisa lanjut ke swasta terakreditasi baik. Tidak boleh ada yang putus sekolah,” tegasnya.
Faisal menutup kunjungannya dengan ajakan kepada seluruh pihak orang tua, guru, sekolah, dan media untuk bersama-sama mengawal transparansi SPMB 2025. “Edukasi dan keterbukaan informasi adalah kunci sukses. Kami pastikan tidak ada anak kehilangan haknya,” pungkasnya.