Matras News, Bekasi – H. Supyanto secara resmi terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bekasi masa bakti 2025-2030 dalam konferensi yang digelar di Gedung PGRI, Bekasi Selatan padam Selasa 17 Juni 2024.
Pelantikannya menandai dimulainya kepemimpinan baru yang berkomitmen meningkatkan kompetensi guru dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Supyanto menyebut jabatannya sebagai “amanah, bukan anugerah”. Ia berjanji memanfaatkan pengalamannya di berbagai level organisasi PGRI, mulai dari tingkat ranting hingga kota, untuk mendorong terciptanya guru-guru berkualitas. “Kompetensi guru terus menjadi sorotan masyarakat. Ini harus jadi prioritas, tapi butuh dukungan semua pihak, terutama Pemda,” ujarnya.
Supyanto menegaskan, peningkatan kompetensi guru tidak hanya tentang pelatihan, tetapi juga menyiapkan pendidik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Kesejahteraan guru bukan sekadar gaji, tapi juga akses pengembangan diri dan kenyamanan mengajar,” tambahnya.
Ia juga menyinggung pentingnya harmonisasi hubungan dengan orang tua murid untuk mengurangi konflik di dunia pendidikan. “Era transparansi menuntut komunikasi yang baik. PGRI akan jadi jembatan antara guru, orang tua, dan pemerintah,” jelasnya.
Supyanto menggarisbawahi komitmen PGRI bekerja sama dengan Pemkot Bekasi, terutama dalam pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan alokasi anggaran pendidikan. “Kami sudah berkomitmen dengan pemda untuk memajukan pendidikan di Bekasi. Ini akan kami tindaklanjuti dengan program konkret,” tegasnya.
Isu guru pensiun juga menjadi perhatian. PGRI berencana menyusun skema regenerasi, termasuk pelatihan bagi calon guru muda.
Supyanto menambahkan, “Insya Allah, dengan sinergi semua pihak, guru-guru Bekasi akan lebih sejahtera dan kompeten, sehingga berdampak pada kualitas siswa.”
Adapaun langkah program strategis PGRI Kota Bekasi kedepan yakni, Program “Guru Tangguh” pelatihan berbasis teknologi dan kurikulum terbaru, sosialisasi kebijakan pendidikan memperkuat dialog dengan pemda dan masyarakat, advokasi kesejahteraan memperjuangkan tunjangan dan fasilitas pendukung guru.
Dengan agenda program tersebut, diharapkan bisa menjawab tantangan pendidikan di Bekasi, khususnya menghadapi revolusi digital.
