Matras News, Jakarta – Pemerintah memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Kedua kementerian sepakat mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana pendukung Sekolah Rakyat, program andalan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin melalui pendidikan vokasi berbasis keterampilan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, BLK yang tersebar di seluruh Indonesia baik milik pusat maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan difungsikan secara maksimal. “Ini bukan sekadar soal fasilitas, tapi transformasi lewat pelatihan yang aplikatif dan sesuai kebutuhan pasar kerja,” tegas Yassierli dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta pada, Senin 23 Juni 2025.
Gus Ipul mengungkapkan, Sekolah Rakyat telah diluncurkan di 100 lokasi dengan melibatkan 10.000 peserta didik. Seluruh tenaga pendidik, termasuk kepala sekolah dan staf, telah menjalani pelatihan intensif. “Arahan Presiden tegas: integrasi dan akselerasi. Sekolah Rakyat harus jadi wadah pembentukan karakter dan kompetensi, bukan sekadar ruang kelas,” ujarnya.
BLK dipilih sebagai tulang punggung program ini karena infrastrukturnya yang siap pakai dan kurikulumnya yang berbasis keterampilan. Saat ini, 41 BLK Kemnaker telah masuk daftar prioritas, dengan rencana penambahan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Untuk memastikan keberhasilan integrasi, dua langkah konkret telah disusun, Penilaian fasilitas oleh Kementerian PUPR, memastikan BLK memenuhi standar keamanan, infrastruktur, dan aksesibilitas serta Penyusunan Kurikulum Bersama oleh Kemnaker dan Kemensos merancang materi pelatihan berbasis keterampilan praktis dan sertifikasi, dengan fokus pada bidang yang dibutuhkan industri.
“Lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh hanya dapat ijazah. Mereka harus punya skill yang bisa langsung digunakan untuk bekerja atau berwirausaha,” tegas Gus Ipul.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai terobosan pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem, mengedepankan gotong royong, praktikalitas, dan pembangunan karakter. Kolaborasi Kemnaker-Kemensos ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan dunia kerja.
“Ini lebih dari sekadar program sosial, tapi investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat mandiri dan produktif,” pungkas Menaker Yassierli.
Dengan pendekatan “link and match” antara pelatihan dan kebutuhan industri, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi katalis pengurangan pengangguran dan kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan daya saing SDM Indonesia di tingkat global.
