Matras News, Kota Bekasi- Kegiatan sosialisasi Reses III di hadiri Komisi V DPRD Jawa Barat Dr. H. Abdul Harris Bobihoe M.Si Eko Setyo Pramono, SE Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bekasi beserta Muhammad Abdullah selaku Ketua RW 01 yang berlokasi di Jalan Swadaya ll No.73 RT002 RW 001 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi pada, Jumat (04/08/2023) lalu.
Dr. H. Abdul Harris Bobihoe M mengatakan,” Toleransi daripada penganggaran inilah yang mudah-mudahan sudah berlangsung sampai saat ini, Jadi sangat membantu daerah,” ucapnya.
Kemudian apa upaya kita adalah pertama mengembangkan badan usaha milik daerah yang kita punya, karena kita buat BUMD itu dalam perusahaan yang harus dicari untung ada supaya deviden dimasukkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” Jelas Abdul Harris.
Baca Juga : Rayakan HUT ke 15, Satria Gerindra Gelar Jalan Sehat
Lanjutnya, yang kedua adalah kita mengembangkan pariwisata yang ada di daerah Jawa Barat, sedang kita lakukan persoalan yang utama pariwisata kita banyak tapi destinasinya susah harus lewat Jakarta dan luar negeri, dapat di Jakarta Cengkareng baru ke Bandung.
Kalau anda sekarang kita sudah punya Bandara Internasional Kertajati Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati sesudah bisa langsung,”tandasnya. Abdul Harris menambahkan,” Pajak yang terbesar adalah dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).
“ Alhamdulillah dari data yang ada dari masyarakat Kota Bekasi termasuk yang taat pajak PKB pajak kendaraan bermotor dan terbesar di Jawa Barat Terima kasih, “kata Abdul Harris.
Abdul Haris menambahkan,” Buat teman-teman yang punya mobil anggaran pendapatan belanja daerah kita sebagai PHD penghasilan pendapatan asli daerah dengan demikian maka kita akan terus bersama bapak kita tingkatkan pendapatan.
“Bahkan kita akan terus bisa membangun adalah tentunya kerjasama dengan 3 tahun membangun kemudian kira-kira dalam waktu 30 tahun, masyarakat kepada pemerintah bahwa Pendapatan asli daerah kita semakin bertambah, maka kemudian kita akan bangun Jawa Barat.
Baca Juga : Prawiro Indonesia Siap Dukung Penuh Prabowo Presiden 2024
Membangun kota Bekasi tentunya nanti kepada pemimpin yang ada di daerah Insya Allah Pilpres 2024 Februari pilih legislatif memilih Presiden dan pada bulan November pemilihan walikota,” kata Haris.
Seseorang pemimpin kebijakan merasakan menentukan dalam pembangunan jadi kalau kita jadi pemimpin enggak bisa itu PLN yang jelas monopoli oleh Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota tetapi juga dibantu oleh legislatif DPR juga harus kuat. Minimal gerinda sudah punya cukup banyak kader kader misalnya.
Nantinya di Provinsi juga demikian kota bekasi juga coba kita bayangkan walikotanya Ketua DPC Partai Gerindra ketua DPR-nya Gerindra salah satu Jalan program kalau walikotanya Gerindra yang menguasai paralemen.
Jakarta itu tidak setuju karena enggak bisa sejalan, jadi harus satu garis presidennya DPR RI-nya.
“Sebagai pembuat undang-undang untuk zakat atau presiden Saya mau buat ini kata DPR kalau tidak setuju kami tidak setuju tapi karena sejalan Maka insya Allah akan dilanjutkan satu visi Satu Misi.
Nah itu Insya Allah kita akan memimpin partai gerindra pada tahun 2024 berpesan jadi ke depannya dalam pembelajaran ini saya sampaikan juga bahwasanya ada dua aturan yang harus diikuti,” ujar Abdul Harris.
