MatrasNews, Jakarta – Pemerintah memastikan proses transisi kewenangan pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2025 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Penegasan ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, saat memimpin rapat koordinasi persiapan MotoGP Mandalika 2025 di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
“Keterlibatan pemerintah sangat penting karena menyangkut akuntabilitas. Kemenko PMK hadir sebagai koordinator untuk memastikan Kemenpora menyiapkan seluruh dokumen administrasi dengan lengkap,” ujar Warsito dalam siaran persnya. Ia menekankan kesuksesan acara harus diikuti kesuksesan administrasi, prestasi, dan dampak ekonomi.
Berdasarkan keputusan, hosting fee MotoGP 2025 dialihkan ke Kemenpora melalui mekanisme Alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Skema yang diterapkan adalah cost sharing, di mana hosting fee ditanggung APBN melalui Kemenpora, sementara biaya operasional event tetap menjadi tanggung jawab Injourney Tourism Development Corporation (ITDC).
Asdep Olahraga Profesional Kemenpora, Yusup Suparman, menyatakan pengalihan anggaran ini memperkuat peran Kemenpora sebagai leading sector industri olahraga profesional, sesuai mandat peraturan perundang-undangan terkait.
Di sisi lain, ITDC melaporkan persiapan MotoGP Mandalika 2025 telah mencapai 98 persen. Pemerintah menargetkan penyelenggaraan pada 3–5 Oktober mendatang tidak hanya sukses sebagai ajang sportainment, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rapat koordinasi ini juga dihadiri secara daring oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kemenparekraf, Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet. Kolaborasi antara Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian ditujukan untuk menyelaraskan aspek pembiayaan, infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif dengan aspek kepemudaan dan olahraga.
