MATRASNEWS, JAKARTA — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menempatkan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana sebagai agenda prioritas. Data terbaru menunjukkan peserta KB pria hanya 3,6 persen, sementara 96,4 persen peserta merupakan perempuan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan ketimpangan ini mencerminkan beban perencanaan keluarga yang selama ini bertumpu pada perempuan. Ia menegaskan tanggung jawab tersebut semestinya dibagi bersama.
“Jangan sampai perempuan selalu menjadi objek utama untuk mengatur, padahal prosesnya dilakukan bersama. Bebannya tidak boleh hanya ditanggung oleh perempuan, di sinilah negara dan pemerintah hadir memberikan ruang keadilan bagi pria,” ujar Wihaji dalam Webinar Nasional KB Pria memperingati Hari Kontrasepsi Dunia 2026, Kamis (24/9/2026).
Wihaji menjelaskan pemaknaan KB telah berkembang sejak era 1970-an hingga 2000-an. Jika dulu KB dipahami sebatas pengaturan kelahiran, kini pendekatannya mencakup perencanaan keluarga secara menyeluruh.
“Bukan membatasi, tapi mengendalikan dan mengatur. Memastikan supaya generasi ke depan betul-betul terencana,” katanya.
Perencanaan tersebut mencakup kesehatan reproduksi, kesehatan mental, kesehatan ekonomi, kecukupan gizi, dan pengasuhan anak.
Wihaji menilai masyarakat membutuhkan informasi memadai soal pilihan kontrasepsi pria, termasuk vasektomi. Ia menyebut masih ada kekhawatiran soal keamanan, risiko, dan pengaruh terhadap fungsi seksual.
Ia mengaku pernah menyaksikan langsung prosedur vasektomi yang berlangsung sekitar lima menit. Menurutnya, penjelasan medis dari tenaga ahli menjadi kunci meyakinkan masyarakat.
“Untuk meyakinkan KB pria itu butuh argumentasi yang pas, suasana yang pas, dan memang sekali dua kali belum cukup,” ujarnya.
Wihaji meminta pertumbuhan pendaftar KB pria terkoneksi dengan dukungan pembiayaan. Ia tidak ingin antusiasme masyarakat tidak diikuti kesiapan layanan dan anggaran.
“Ini pilihan. Negara memberikan ruang, pemerintah memberikan tempat dan ini bagian dari keadilan,” katanya.
Pemerintah berharap keterlibatan pria yang meningkat membuat tanggung jawab perencanaan keluarga terbagi lebih seimbang, sekaligus memastikan generasi mendatang memperoleh gizi dan pengasuhan yang layak.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.