Matras News, Depok – Kota Depok, Kota yang berkembang dan maju serta sebagai Kota penyanggah DKI Jakarta diantaranya berkaitan dengan sektor ekonomi. Namun Kota Depok sangat sulit dalam penyelesaian persoalan Sampah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai gagal dalam pengelolaan sampah di Kota Depok. Saat ini Kota Depok menjadi darurat sampah.
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Cipayung sudah overload atau melebihi kapasitas dan sudah tidak mampu lagi menampung 1.200 ton sampah yang di produksi warga masyarakat Kota Depok setiap harinya.
Caleg Perindo Dapil Cilodong-Tapos, Gaffar Rizani angkat bicara, Ia mengatakan,” Kemana aja dan apa kerjaannya memimpin Kota Depok? Kota Depok yang di Kuasai oleh PKS selam 20 tahun gagal total dalam pengelolaan sampah di Kota Depok,” ujar Caleg Perindo Dapil Cilodong-Tapos, pada MInggu (23/7/2023).
Rizani menilai, saat ini Kota Depok darurat sampah dan mendapat julukan baru, Depok Kota Sampah. Tampak di setiap Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di setiap Kelurahan dan Kecamatan penuh dengan sampah hingga berserakan karena tak terangkut petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Depok.
“Sampah juga banyak bertumpuk dan berserakan di pasar-pasar, di jalan-jalan raya, bahkan saluran air, kali dan sungai dipenuhi dengan sampah yang menebarkan aroma bau tak sedap. Hal itu sudah menjadi pemandangan yang biasa di Kota Depok. “Gile benar kan, Pemkot Depok pun sudah tak peduli,” ucap Rizani.
Menurut Rizani, solusi mengatasi persoalan sampah yang hendak dijalankan Pemkot Depok dengan telah membuang anggaran ratusan miliar sejak 2005, seperti hanya sekedar lips service atau angan-angan yang tak pernah terwujud.
“Sudah sejak 2010, rencananya TPA Cipayung mau dipindahkan, namun tak pernah terwujud. Sampah mau dibuang ke TPPA Nambo Bogor juga tak pernah terwujud. Sejak 2005, telah dibangun puluhan tempat unit pengelolaan sampah (UPS) di setiap kecamatan bahkan kelurahan juga gagal,” ungkap Rizani.
Rizani menambahkan, Pemkot Depok juga gagal dalam mengajak masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di setiap RW juga gagal. Dan, rencana selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Depok akan membeli insinerator atau alat untuk mengolah sampah dengan cara dibakar yang diyakini dapat mengatasi persoalan sampah di Kota Depok.
“Untuk mengatasi sementara, saya pikir insinerator jalan keluar tercepat mengatasi persoalan sampah. Tapi, aneh kan, Wali Kota Depok, Mohammad Idris terkesan setengah hati untuk menganggarkan biaya membeli alat yang diusulkan DLHK Kota Depok. Dan, malah berpikir resiko biaya tambahannya untuk perawatan dan operator. Naif sekali pola pikir Wali Kota Depok ini,” tutur Rizani.
Rizani memberikan beberapa poin solusi mengatasi persoalan sampah di Kota Depok, jika dirinya terpilih menjadi anggota DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024 mendatang yakni menjadikan waste management hierarchy sebagai acuan mendasar dalam sistem tata kelola persampahan, dengan mengutamakan penerapan secara hierarkis dimulai dari prevention, reuse, recycle, recovery, dan disposal.
Melakukan pengetatan terkait pengenaan sanksi dan pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan melanjutkan kembali konsep zero waste city dan smart city.
“Meninjau ulang penerapan teknologi yang tepat dalam menanggulangi volume sampah yang sudah overload di TPA Cipayung. Memfokuskan sistem dan mekanisme pengaplikasian bank sampah di RW setempat yang lebih efektif, memaksimalkan keberadaan UPS yang ada, menambah UPS dan bank hingga tingkat RW. Serta segera wujudkan kerjasama pembuangan sampah ke TPPA Nambo Bogor,” pungkas Rizani. (*)
