MatrasNews – Banyak pekerja belum menyadari bahwa dengan hanya menyisihkan 1% dari gaji bulanan, mereka bisa mendapatkan perlindungan kesehatan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk pasangan, anak, bahkan orang tua kandung.
Fasilitas ini bisa diakses melalui kepesertaan sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sistem gotong royong ini menawarkan iuran terjangkau dengan manfaat maksimal.
Data terbaru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per Februari 2025 menunjukkan, JKN telah mencakup 98,2% penduduk Indonesia atau sekitar 280 juta jiwa. Namun, peserta aktif yang rutin membayar iuran dan memanfaatkan layanan baru mencapai 225 juta orang.
Menurut David Bangun, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, lebih dari separuh peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah. Sementara itu, pekerja formal yang seharusnya menjadi penopang sistem baru menyumbang 21% dari total penduduk.
“PPU adalah segmen strategis. Iurannya rutin, manfaatnya besar. Ini adalah kekuatan ekonomi bangsa yang perlu disadarkan akan perannya dalam sistem jaminan sosial,” ujar David pada, Senin 7 Juli 2025.
Sebagai contoh, pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan hanya membayar iuran sekitar Rp50 ribu. Namun, mereka berhak mendapatkan layanan kelas 1 rawat inap tanpa plafon biaya, berbeda dengan asuransi swasta yang kerap membatasi klaim.
“Bahkan bisa menjamin lebih dari tiga anak dan orang tua kandung, asal sesuai indikasi medis. Tidak ada batasan biaya,” jelas Timbul Siregar, pengamat dari BPJS Watch.
Salah satu keistimewaan JKN yang jarang diketahui adalah proteksi selama enam bulan pascapemutusan hubungan kerja (PHK), meski tanpa pembayaran iuran. Sayangnya, banyak perusahaan menghentikan kontribusi lebih awal, padahal UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja mewajibkan perusahaan tetap membayar iuran selama proses penyelesaian PHK berlangsung.
Pemerintah mendorong skema sharing iuran untuk menjangkau pekerja tidak tetap, buruh harian, dan pegawai musiman. Misalnya, jika total iuran Rp35.000, Rp20.000 dibayar pemerintah daerah dan Rp15.000 oleh pelaku usaha/UKM.
“Ini bentuk gotong royong yang aplikatif. Semua ikut berkontribusi, semua terlindungi,” tambah David.
Mulai Juli 2025, pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), yang memicu kekhawatiran penurunan kenyamanan layanan, terutama bagi peserta kelas 1.
“Pekerja mempertanyakan hilangnya fleksibilitas naik kelas sementara jika ruang penuh, yang sebelumnya bisa dilakukan tanpa biaya tambahan,” ungkap BPJS Watch.
Kunci Keberhasilan: Sosialisasi, Pengawasan, dan Kepatuhan
BPJS Kesehatan memperketat pengawasan dengan seragam resmi petugas pemeriksa sejak 2024. Hasilnya, kontribusi iuran sektor swasta naik dari Rp42 triliun (2023) menjadi Rp47 triliun (2024). Pemeriksaan badan usaha tahun lalu juga berhasil menambah Rp1,7 triliun iuran.
Namun, kesuksesan JKN tidak hanya bergantung pada iuran, melainkan juga kepercayaan dan kesadaran kolektif. Tiga prinsip dasar JKN harus terus digaungkan:
- Asas Manfaat – Semakin dirasakan, semakin tinggi partisipasi.
- Asas Gotong Royong – Yang sehat membantu yang sakit.
- Asas Wajib – Semua harus terlibat, kepatuhan harus ditegakkan.
- Pekerja Formal, Tulang Punggung JKN
Sebagai garda terdepan produktivitas nasional, pekerja formal memegang peran kunci dalam keberlanjutan JKN. JKN bukan sekadar program kesehatan, melainkan perlindungan sosial, rasa aman keluarga, dan wujud nyata gotong royong bangsa Indonesia.
“Saatnya pekerja bangkit dan sadar akan hak serta kekuatannya dalam sistem ini,” pungkas David.
