MATRASNEWS, BEKASI – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menemukan fakta itu saat inspeksi mendadak, Sabtu, 26 September 2026. Ia meminta maaf kepada petani. Ia juga meminta Kepala BBWS Citarum dan jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bertanggung jawab.
Lebih dari 1.000 hektare sawah di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kekeringan selama tujuh bulan. Ironi menusuk: sungai berdebit cukup hanya berjarak dua kilometer. Namun saluran tersier tersumbat dan dangkal, sehingga air tak pernah sampai. Petani pun membeli pompa dan selang dengan uang sendiri.
Data Baik, Lapangan Rusak
Dody menyoroti laporan internal yang menampilkan kondisi air aman. Dasbor itu tidak memuat peringatan merah. Kenyataan di lapangan berkata sebaliknya. “Saya sengaja tidak memberi tahu kedatangan saya. Saya ingin membuktikan dugaan saya,” ujarnya.
Ia lantas menelepon Direktur Jenderal Sumber Daya Air Arnold. Dalam percakapan itu, Dody menuduh jajarannya menyampaikan laporan yang menyesatkan. Ia menuntut pencopotan sejumlah pejabat, dari Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Kepala BBWS Citarum, hingga Pejabat Pembuat Komitmen dan kepala satuan kerja.
Tujuh Bulan, Bukan Tujuh Hari
Angka tujuh bulan menjadi kunci. Rentang itu cukup bagi birokrasi mengenali masalah dan bergerak. Namun tidak ada respons. Petani menanggung beban ganda: kehilangan panen dan menguras tabungan untuk pompa.
Kementerian PU kini mengerahkan pompa besar ke lokasi. Petugas diminta bertahan sampai air benar-benar mengalir ke sawah.
Bayang-Bayang Swasembada
Kabupaten Bekasi termasuk lumbung pangan strategis Jawa Barat. Kekeringan berkepanjangan di Pebayuran mengancam target swasembada pangan nasional. Insiden ini memperlihatkan jarak antara klaim di atas kertas dan kenyataan di akar rumput.
Dody berjanji memperluas inspeksi mendadak ke daerah lain. “Negara harus hadir di depan petani,” katanya. Janji itu kini menunggu pembuktian, sementara pompa petani masih menyala.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.