MATRASNEWS, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, menegaskan bahwa penguatan peran guru harus menjadi fokus utama dalam evaluasi anggaran pendidikan 2025 dan penyusunan program 2026. Hal itu disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Reni menyatakan bahwa saat ini Komisi X tengah melakukan serangkaian rapat kerja dengan kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk mengevaluasi anggaran tahun berjalan dan menyusun kebijakan ke depan. Dalam pembahasan tersebut, ia menyoroti sejumlah isu krusial terkait nasib guru.
Pertama, persoalan kesejahteraan. “Kita tahu betul masih banyak guru honorer yang gajinya Rp300 ribuan sampai Rp400 ribuan. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar tidak ada lagi guru yang pendapatannya jauh di bawah UMR,” tegas Reni yang juga Ketua DPP PKS Bidang Koperasi dan Desa.
Kedua, kepastian status kepegawaian. Ia mendorong adanya kejelasan bagi guru yang telah lama mengabdi untuk berpeluang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). “Database harus disiapkan kementerian agar ada kepastian karier mereka,” ujarnya.
Ketiga, perlindungan hukum bagi guru. Reni menekankan pentingnya rasa aman bagi pendidik dalam menjalankan tugas. “Agar guru bisa lebih tenang dalam mendidik, tanpa dihantui masalah hukum,” jelasnya.
Selain itu, ia menyebut penguatan komunikasi antara sekolah dan orang tua sebagai kunci menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan mendukung.
Reni berharap kebijakan pendidikan ke depan benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan, kepastian karier, dan perlindungan guru sebagai ujung tombak pembangunan SDM Indonesia.
Cek Berita lain di Google News
