Persatuan Ojek Motor Mobil Seluruh Indonesia (POMMSI) resmi menyusun kepengurusan 2026–2031. Fokus utama: advokasi hukum gratis, tuntutan potongan aplikasi 9%, dan perlindungan sosial driver.
MATRASNEWS, JAKARTA – Persatuan Ojek Motor Mobil Seluruh Indonesia (POMMSI) menggelar rapat pemilihan pengurus periode 2026–2031 di Jakarta, Minggu (20/9/2026). Dalam agenda tersebut untuk membentuk komisi advokasi untuk melindungi pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai faktor.
Ketua Umum POMMSI, Frans Andi Tumengkol, menyatakan komisi ini lahir dari keprihatinan mendalam. “Banyak pengemudi ojek teraniaya dari berbagai faktor di jalan. Komisi ini hadir sebagai payung hukum,” ujarnya.
Frans menegaskan, POMMSI akan menyediakan pengacara gratis bagi seluruh pengemudi ojol di DKI Jakarta dan sekitarnya. Layanan ini ditargetkan menyebar ke seluruh Indonesia. Saat ini, POMMSI mencatat 341 ribu anggota aktif untuk wilayah Jakarta.
Berbeda dengan asosiasi, POMMSI mengklaim merangkul pengemudi lintas wilayah. “Kami mitra TNI Polri untuk mengatasi persoalan ojol,” kata Frans.
Ada beberapa masalah yang kerap di landa para driver yakni, pertama, penagihan kredit. Frans meminta debt collector menempuh jalur profesional: datang ke rumah, membawa KTP, surat kuasa, dan surat fidusia dari pengadilan. “Mengambil kendaraan di jalan itu pidana,” tegasnya.
Kedua, potongan aplikasi. Frans menyoroti potongan 25% yang dinilai memberatkan. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta potongan maksimal 9%. “Aplikasi harus mengerti kondisi ekonomi driver,” ujarnya.
Ketiga, jaminan sosial. Frans memastikan pemerintah telah mendata sebagian besar driver untuk BPJS Kesehatan. POMMSI akan memperjuangkan jaminan kecelakaan dan hari tua.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.