MATRASNEWS, BANDUNG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat memperingatkan potensi bencana banjir bandang dan longsor skala besar di provinsi ini. Bahkan, dampaknya dikhawatirkan bisa lebih parah dibandingkan bencana serupa yang pernah melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Peringatan ini disampaikan menyusul kerusakan lingkungan yang masif. Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, dalam rilisnya, menyoroti dua faktor utama: maraknya 176 titik tambang ilegal dan penyusutan tutupan hutan yang mencapai 43 persen dalam kurun waktu 2023-2025.
“Kondisi ini diperparah dengan hampir tidak adanya upaya pencegahan dan pemulihan yang serius dari pemerintah. Masih ada sekitar 900 ribu hektare lahan kritis yang belum direboisasi,” tegas Wahyudin.
Pernyataan Walhi ini sejalan dengan pengakuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyebut kerusakan hutan di Jabar telah mencapai 80 persen. Menanggapi krisis ini, Pemprov Jabar menyiapkan langkah pemulihan.
“Mulai Desember 2025, kami akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemulihan hutan,” ujar Dedi Mulyadi. Masyarakat akan diberi upah Rp50 ribu per hari untuk menanam dan merawat pohon.
Skema penanamannya dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang. “Kami akan padukan pohon hutan yang dilindungi dengan pohon produktif seperti pete, jengkol, dan nangka. Jadi, ada nilai ekologis dan ekonomi untuk masyarakat,” jelasnya.
Meski program reboisasi masyarakat telah diumumkan, Walhi menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak diiringi dengan penindakan tegas terhadap pelaku perusak lingkungan, terutama tambang ilegal, dan percepatan pemulihan di lahan kritis. Kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi ekstrem harus ditingkatkan mengingat kerentanan yang terus bertambah.
Cek Berita lain di Google News
Komentar ditutup.