Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Umum APINDO, Sanny Iskandar, menyoroti masih tingginya kompleksitas perizinan dan biaya kepatuhan. Ia mendorong harmonisasi kebijakan dan penguatan dialog antara pemerintah dan pelaku usaha .
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi, Andre Abraham, memaparkan transformasi sistem OSS melalui PP Nomor 28 Tahun 2025. Langkah ini diharapkan mendukung target investasi nasional Rp13.032,8 triliun selama periode 2025–2029.
Forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diharapkan menjadi landasan bagi reformasi regulasi nasional yang lebih efektif.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.