Evi menyebut proyek ini vital bagi roda ekonomi warga. Keterlambatan berdampak langsung pada para pedagang. Mereka sudah menanti terlalu lama.
“Kami akan terus mengawasi secara berkala,” ujar politikus tersebut. Fungsi pengawasan melekat sebagai mitra Dinas Perkimtan. Tidak ada ruang bagi proyek yang merugikan publik.
Kesepakatan adendum wajib dijadikan patokan. Target di pertengahan 2026 dinilai masih jauh dari harapan. Komisi II berjanji tidak memberi toleransi. Mereka bakal mengejar kepastian penyelesaian. Pasar modern yang nyaman dinanti masyarakat. Revitalisasi ini harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar janji di atas kertas.
Komentar ditutup.