Untuk memperkuat landasan hukum kebijakan ini, pemerintah membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan. Tim bertugas merumuskan kerangka kebijakan dan legalitas bagi PT Timah. Yusril menargetkan rumusan kebijakan tersebut selesai dalam waktu kurang dari satu minggu.
Pemerintah juga mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang pertimahan. Perpres ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang guna mengatur ekosistem timah secara menyeluruh.
Yusril menekankan kebijakan ini hanya bersifat sementara dan memiliki batas waktu. “Pengecualian itu hanya untuk sementara waktu. Sampai kapan, limitnya kita tentukan,” ujarnya. Pemerintah tetap berkomitmen menertibkan praktik ilegal serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.