Prof. Jomo mengkritisi kecenderungan pendidikan ekonomi modern yang terlalu menekankan aspek teknis dan kurang memberi ruang bagi sejarah pemikiran ekonomi. Memahami asal-usul sebuah gagasan merupakan bagian penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat.
“Ide itu tidak jatuh dari langit. Ini bukan wahyu. Kita mesti berpijak di atas bumi dalam memikirkan kebijakan yang sesuai,” tegasnya.
Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Jomo menjelaskan perubahan paradigma ekonomi dunia dari pemikiran Keynesian menuju neoliberalisme sejak akhir 1970-an. Kemunculan stagflasi di negara-negara Barat menjadi momentum kritik terhadap pemikiran Keynesian dan memperkuat gagasan yang menekankan mekanisme pasar. Deregulasi, pengurangan pajak, liberalisasi perdagangan, serta pengurangan peran negara kemudian memperoleh pengaruh luas, termasuk di negara berkembang.
Prof. Jomo menyoroti kemunculan Washington Consensus yang mencerminkan kesamaan pandangan antara IMF, Bank Dunia, dan US Treasury. Kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural di negara berkembang menghasilkan dampak berbeda di berbagai kawasan. Sebaliknya, pengalaman Asia Timur—Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok—menunjukkan negara dapat memainkan peran strategis dalam industrialisasi dan pembangunan ekonomi.
Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan membangun “konsensus baru” dari Global South sebagai alternatif Washington Consensus, Prof. Jomo menolak gagasan satu formula kebijakan universal. “Kebijakan ekonomi yang tepat sepatutnya berakar umbi dalam konteksnya. Tidak ada satu dasar yang sesuai untuk semua negeri, apalagi di dunia ketiga,” ujarnya.
Setiap negara memiliki kondisi sejarah, struktur ekonomi, institusi, dan posisi geopolitik berbeda. Pengalaman negara lain sebaiknya dipelajari sebagai sumber pembelajaran, bukan ditiru mentah-mentah. “Kita harus belajar dari India, kita harus belajar dari mana-mana saja. Tetapi itu tidak bermakna bahwa apa yang dilakukan Cina atau India sesuai bagi kita semua,” serunya.
Menjawab pertanyaan mengenai liberalisasi ekonomi India sejak 1991, Prof. Jomo mengakui peningkatan pertumbuhan ekonomi India setelah reformasi. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, tidak boleh dinafikan India telah tumbuh. Tetapi kalau kita lihat dari segi nasib orang biasa, ceritanya lain sekali,” katanya.
Kebijakan pembangunan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat luas, bukan hanya indikator pertumbuhan ekonomi. Liberalisasi dapat menciptakan peluang besar bagi kelompok yang telah memiliki modal. Distribusi manfaat pembangunan menjadi persoalan penting yang tidak boleh diabaikan. “Perkembangan ekonomi sepatutnya memberi manfaat kepada orang ramai. Itu sepatutnya menjadi prioritas,” tegas Prof. Jomo.
Dalam konteks Indonesia dan Asia Tenggara, pendekatan berbasis konteks menjadi penting karena setiap negara memiliki pengalaman kolonial, sistem politik, institusi, dan tradisi intelektual berbeda. Prof. Jomo menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Indonesia turut dipengaruhi oleh jaringan pendidikan internasional, termasuk universitas di Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara lainnya.
Melalui kuliah umum ini, Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina menegaskan pentingnya ruang dialog akademik yang terbuka, kritis, dan kontekstual. Diskusi mengenai liberalisme dan sejarah ekonomi diharapkan tidak berhenti pada perdebatan teori, tetapi memperkaya perspektif dalam memahami pilihan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakter masing-masing negara.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.