MATRASNEWS, JAKARTA – Usulan kembali ke sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung terus bergulir. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai pemilihan langsung terlalu mahal. Gagasan senada sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dengan alasan efisiensi biaya dan mengurangi komplikasi sosial, seraya menyebut praktik serupa berlaku di Malaysia, Singapura, dan India.
Namun, usulan itu memantik perdebatan. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengingatkan bahwa sistem tidak langsung berisiko mengembalikan demokrasi ke pangkuan elit, seperti pada era Orde Baru, sehingga menghilangkan hak pilih rakyat.
Di balik wacana itu, Rachbini melihat persoalan lebih mendasar yang menggerus demokrasi langsung selama dua dekade terakhir: hadirnya “alien” atau kekuatan asing berupa kecerdasan artifisial (AI), bots, dan buzzer.
“Pemilihan langsung, meskipun ‘one man one vote’, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elit yang menguasai uang dan teknologi,” tulis Rachbini dalam analisisnya.
Menurutnya, ruang dialog demokrasi kini “disapu” oleh suara mesin, provokasi bots, buzzer, dan AI. Kekuatan “alien” ini dinilai menjarah demokrasi secara brutal, menghasilkan pemimpin yang lebih mengedepankan pencitraan ketimbang substansi.
“Hasilnya adalah pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya, seperti terlihat pada kepemimpinan Jokowi, yang dihasilkan dalam pemilihan langsung dengan penuh keterlibatan mesin-mesin manipulatif,” tulisnya.
Rachbini menilai, mengurangi ruang pemilihan langsung hanya pada pilkada mungkin bisa membatasi infiltrasi “alien” AI. Namun, kembali ke sistem penunjukan oleh DPRD seperti era Soeharto sama dengan “keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya” berpotensi memunculkan otoritarianisme baru yang dikendalikan oligarki.
Ia menekankan, ancaman utama saat ini adalah ketiadaan regulasi yang memadai untuk mengatur AI dan buzzer dalam kontestasi demokrasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika dinilainya masih gagap menghadapi interelasi antara kebebasan berbicara dan narasi manipulatif yang dibawa AI.
“Parlemen harus mencari cara untuk mengatur dengan baik masalah ini agar demokrasi masa depan terhindar dari kehancuran,” ujarnya.
Sebagai jalan tengah, Rachbini mengusulkan inovasi mixed method. Pertama, pilkada tidak langsung dilaksanakan oleh DPRD. Kedua, calon gubernur dan bupati/wali kota bukan ditetapkan elit partai, tetapi berasal dari tiga anggota DPRD terpilih dengan suara terbanyak di daerah tersebut.
“Usulan ini merupakan kompromi antara menghindari demokrasi liberal yang rusak akibat AI dan menghindari sistem oligarkis tertutup ala Orde Baru,” pungkasnya.
Wacana perubahan sistem pilkada diperkirakan akan terus mengemuka, seiring dengan kompleksitas dan tingginya biaya demokrasi langsung di era digital. Pemerintah dan DPR dihadapkan pada tantangan merancang sistem yang tetap menjunjung kedaulatan rakyat, tanpa terjebak pada manipulasi teknologi atau hegemoni elit lama.
Cek Berita lain di Google News
