Menu

Mode Gelap
Laba BSN Tembus Rp473 Miliar, Tumbuh 40,99% Lapas Bekasi Luncurkan Sistem Kunjungan Daring, Keluarga Tak Perlu Antre Menko Kumham Imipas Buka Ruang Dialog dengan BEM SI Kunjungan Ilmiah Perkuat Hubungan Riset Australia-Indonesia Schneider Electric Gandeng Foxconn Kembangkan Pusat Data AI Masa Depan BunnKOPI Jember Semarakkan Festival Batik Bojonegoro dengan Cita Rasa Kopi Pilihan

News

Budi Heru Bersama Mendag Tinjau Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur

badge-check


					Budi Heru Bersama Mendag Tinjau Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur Perbesar

Matras News, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meninjau ketersediaan beras dan harga bahan pangan. Dalam rangka memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Jakarta baik di tingkat produsen maupun konsumen, Pj Gubernur Heru Budi Hartono melakukan peninjauan ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Senin pagi (7/11).

Dalam kunjungannya Pj Gubernur DKI Jakarta bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi tersebut juga dilaksanakan sebagai bentuk sinergi untuk memastikan implementasi program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) berjalan lancar dan makin dimasifkan.

Pj Gubernur DKI jakarta Mengatakan, “ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) lancar dan bisa dijangkau masyarakat. “Kami bersama Pak Menteri mengecek kepastian tersedianya beras medium untuk program KPSH. Sehingga Food Station (BUMD Cluster Pangan DKI Jakarta), (lalu) Pak Arief sebagai Kepala Badan Pangan memastikan bahwa itu sudah tersedia. Sehingga kita tahu di sini semuanya tersedia beras medium KPSH,” kata Heru di lokasi.

Sinergi yang semakin baik antara Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat dalam hal ini Satgas Pangan, diharapkan dapat memastikan stok beras dan bahan pangan lainnya di Jakarta aman, stabil, serta terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan, menjelaskan, ketersediaan pangan di Jakarta terkendali dan tidak ada kenaikan selain dari bahan pokok kedelai. Sebab kenaikan itu, kata dia, karena pasokan yang ada sekarang merupakan stok Juli-Agustus di mana harga melambung tinggu.

“Tapi kita sudah ratas dipimpin pak presiden diperintahkan kepada Bulog, akan impor 50 ribu ton plus 300 ribu ton jadi 350 ribu ton ada subsidi,” tutur Zulkifli.

Khusus pemantauan kali ini, melalui program KPSH atau dulu disebut Operasi Pasar, kata dia, stok beras di Jakarta terpantau aman. Dia menuturkan, stabilisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai kebutuhan ini berjalan baik.

“Kita bisa saksikan sesuai fakta di sini, beras aman, banyak. Di situ semua melayani yang beras medium, dengan harga Rp 8.900. Kalau beras premium bervariasi. Tapi yang medium bulog itu semua  Rp 8.900. Jadi harga-harga pangan semua terkendali, tidak ada kenaikan (yang berarti) kecuali satu, yaitu kedelai,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, program pengecekan KPSH yang dilakukan setiap tahun ini merupakan dukungan pemerintah melalui Bulog demi mengantisi lonjakan harga beras di konsumen. Langkah ini, ia sebut berjalan baik dan terbukti efektif.

Dia menjanjikan Heru dan Warga Jakarta, jika DKI akan mendapatkan pasokan pangan berlimpah. Bahkan, menurutnya, ketersediaan pangan jelang akhir tahun itu akan stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur dan Pak Mendag, pertama kita akan mobilisasi stok dari Sulawesi Selatan. Sudah konfirm, stok dari Makasar kita geser sekitar 6.000 ton, dari NTB 9.845 ton, kemudian dari Bulog sekitar 14.000 ton. Jadi Jakarta ini akan kebanjiran stok sebentar lagi,” katanya.

(red)

Baca Lainnya

Lapas Bekasi Luncurkan Sistem Kunjungan Daring, Keluarga Tak Perlu Antre

19 Juni 2026 - 00:10 WIB

Menko Kumham Imipas Buka Ruang Dialog dengan BEM SI

19 Juni 2026 - 00:09 WIB

Kunjungan Ilmiah Perkuat Hubungan Riset Australia-Indonesia

19 Juni 2026 - 00:08 WIB

Camat Bekasi Timur Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026

19 Juni 2026 - 00:02 WIB

Pengamat Desak Penegakan Hukum Kasus Tuper DPRD Bekasi Berbasis Kewenangan

19 Juni 2026 - 00:01 WIB

Trending di News