MATRASNEWS, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengkritik perjalanan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Gibran menanggung beban besar akibat ambisi politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam analisis politiknya, Didik menyebut Gibran sebagai “kelinci percobaan” dalam eksperimen politik dinasti. Menurut dia, posisi Gibran sebagai wakil presiden tidak sepenuhnya lahir dari proses panjang pembentukan kepemimpinan.
Didik justru melihat pengaruh dan popularitas Jokowi sebagai faktor penting yang mengantarkan putra sulungnya ke lingkaran kekuasaan nasional.
“Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya, bukan dirinya,” tulis Didik dalam analisis tersebut.
Kekuasaan Jokowi Setelah Lengser
Didik menilai Jokowi masih berupaya mempertahankan pengaruh politik meski masa jabatannya sebagai presiden telah berakhir. Ia menyebut fenomena ini sebagai kekuasaan pasca kekuasaan.
Menurut Didik, upaya memperpanjang pengaruh tersebut berlangsung melalui jaringan politik, penempatan orang-orang dekat, hingga pewarisan kekuasaan kepada anggota keluarga.
Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya pusat pengaruh politik lain di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Didik menyebut sejumlah nama, antara lain Giring, Raja Juli, dan Kodari, sebagai tokoh yang dinilainya memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Namun, pandangan tersebut merupakan penilaian politik Didik. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kendali politik Jokowi terhadap pemerintahan saat ini.
Putusan MK dan Kontroversi Pencalonan Gibran
Didik turut menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengubah ketentuan usia minimum calon presiden dan wakil presiden melalui pengecualian bagi kandidat yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum.
Perubahan aturan itu membuka jalan bagi Gibran untuk mengikuti Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden.
Kontroversi semakin menguat karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat dan mencopotnya dari jabatan ketua MK.
Bagi Didik, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga independensi lembaga negara. Ia menilai kemenangan dalam pemilu tidak otomatis menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.
Gibran Menghadapi Beban Legitimasi Politik
Didik berpandangan bahwa Gibran kini menghadapi tantangan untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya secara mandiri.
Popularitas Jokowi, menurut dia, tidak otomatis berpindah kepada putranya. Jabatan wakil presiden juga menuntut kemampuan, pengalaman, dan legitimasi yang tidak cukup hanya mengandalkan dukungan politik keluarga.
Meski melontarkan kritik keras, Didik tetap mengakui Gibran memiliki tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya. Gibran telah mengikuti kontestasi pemilu dan menerima mandat sebagai wakil presiden.
Kritik Didik pada akhirnya mengarah pada persoalan yang lebih luas, yakni batas antara hak politik keluarga dan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan kemenangan elektoral. Independensi lembaga negara, kesetaraan kompetisi, dan etika politik juga menjadi ukuran penting kualitas kepemimpinan nasional.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.