MATRASNEWS, JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 11 November 2026.
Para anggota dewan menyerahkan usulan tersebut kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Langkah ini menjadi perkembangan baru dalam polemik yang menyeret persoalan ijazah Gibran.
Delapan fraksi yang mendukung usulan tersebut meliputi PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Menunggu Agenda Rapat Paripurna
Setelah menerima usulan, DPR akan membawa dokumen tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus). Lembaga ini bertugas menentukan agenda pembahasan dalam rapat paripurna.
Namun, pengajuan HMP tidak serta-merta menggugurkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Proses pemakzulan masih harus melewati sejumlah tahapan konstitusional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, langkah 120 anggota DPR tersebut baru menandai dimulainya proses politik dan konstitusional. Keputusan akhir tetap bergantung pada mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.