MATRASNEWS, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, memperingatkan bahwa kerusakan institusi negara dapat mengancam iklim usaha dan investasi. Menurut dia, kekuasaan politik yang mengabaikan aturan hukum berpotensi menciptakan ketidakpastian ekonomi serta melemahkan kepercayaan pelaku bisnis.
Peringatan tersebut tertuang dalam tulisan Didik berjudul Politik Jangan Membunuh Bisnis, yang dirilis pada 9 November 2026. Ia menilai kualitas institusi politik memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi produktif.
Didik menegaskan, negara harus menjaga aturan main, kepastian hukum, dan mekanisme pengawasan kekuasaan. Jika pemerintah justru merusak fondasi tersebut, dampaknya dapat meluas dari persoalan politik menuju sektor ekonomi.
Kekuasaan Terpusat Hambat Pertumbuhan Ekonomi
Didik mengacu pada pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam buku Why Nations Fail. Keduanya menjelaskan bahwa kegagalan negara berkaitan erat dengan institusi politik yang dikuasai segelintir elite tanpa mekanisme pengawasan memadai.
Menurut Didik, kepemimpinan yang terlalu otoritatif juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang merasa paling mengetahui segala persoalan cenderung mengabaikan masukan teknokrat dan para ahli.
Situasi tersebut memunculkan budaya asal bapak senang (ABS). Birokrat dan pejabat akhirnya enggan menyampaikan fakta yang bertentangan dengan keinginan penguasa.
Akibatnya, pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak utuh. Kondisi ini juga menghambat kreativitas, inovasi, dan proses creative destruction yang penting bagi kemajuan ekonomi.
Kolusi Politik dan Bisnis Picu Oligarki
Didik juga menyoroti hubungan transaksional antara penguasa dan kelompok bisnis tertentu. Praktik tersebut berpotensi melahirkan oligarki, monopoli, pemburuan rente, hingga penyalahgunaan kebijakan publik.
Ia mengingatkan bahaya ketika pejabat menggunakan kewenangan negara untuk menguntungkan bisnis pribadi, keluarga, maupun kelompok dekatnya.
Didik menyebut fenomena tersebut sebagai penguasa sekaligus pengusaha atau penguasaha. Menurut dia, pencampuran kepentingan pribadi dengan kewenangan publik menciptakan konflik kepentingan dan merusak keadilan dalam persaingan usaha.
Dalam kondisi demikian, pelaku usaha tidak lagi bersaing berdasarkan kemampuan dan inovasi. Kedekatan dengan pusat kekuasaan justru berpotensi menentukan akses terhadap kebijakan dan peluang ekonomi.
Kebijakan Ekonomi Harus Berbasis Bukti
Didik menilai pemerintah perlu mengembalikan peran teknokrat dalam proses penyusunan kebijakan. Keputusan ekonomi seharusnya mengacu pada data, analisis ilmiah, serta perhitungan risiko yang rasional.
Ia mengkritisi kebijakan yang terlalu bergantung pada intuisi pemimpin dan kepentingan politik jangka pendek. Pendekatan semacam itu berpotensi menghasilkan keputusan yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.
Karena itu, prinsip evidence-based policy perlu menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah harus mempertimbangkan hukum pasar dan kajian keilmuan sebelum mengambil keputusan strategis.
Pelemahan Pengawasan Kekuasaan Jadi Sorotan
Dalam tulisannya, Didik turut menyoroti perkembangan politik Indonesia. Ia menilai terdapat gejala pelemahan institusi dan mekanisme pengawasan kekuasaan, terutama sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ia mengkritisi fungsi parlemen dan oposisi yang menurut pandangannya belum optimal dalam mengontrol pemerintah. Didik juga menyinggung dugaan penyalahgunaan institusi serta aparat negara untuk kepentingan politik, termasuk dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari kritik Didik terhadap tata kelola kekuasaan. Ia menilai independensi aparat dan lembaga negara sangat penting untuk menjamin kepastian hukum.
Persoalan ini juga berkaitan langsung dengan keamanan investasi. Investor membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku secara adil dan pemerintah tidak menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang.
Rakyat Punya Peran Menjaga Konstitusi
Didik menegaskan pengawasan terhadap kekuasaan tidak boleh hanya bergantung pada parlemen. Masyarakat juga perlu menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi ketika lembaga pengawasan tidak berfungsi optimal.
Ia turut menyinggung upaya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam pandangannya, sikap politik Megawati Soekarnoputri turut berperan dalam kegagalan wacana tersebut.
Didik mengingatkan bahwa masyarakat harus mencegah penyimpangan kekuasaan sejak dini. Sebab, kerusakan institusi tidak hanya mengganggu demokrasi, tetapi juga dapat merusak fondasi perekonomian nasional.
Pada akhirnya, pesan utama Didik menempatkan kualitas politik sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi. Negara harus menjamin kepastian hukum, persaingan usaha yang adil, serta kebebasan berinovasi.
Politik dan bisnis tidak seharusnya saling menghancurkan. Sebaliknya , institusi yang kuat dan pemerintahan yang akuntabel menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya investasi dan ekonomi produktif.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.