MATRASNEWS, JAKARTA – Di tengah meningkatnya perbincangan publik mengenai Superflu (super flu), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk menyikapi informasi kesehatan dengan jernih, berbasis data, dan tanpa kepanikan.
Ajakan ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, drg. Ani Ruspitawati, dalam sebuah kegiatan edukasi kesehatan, Jumat (9/1/2026). “Yang terpenting adalah tetap tenang. Istilah ‘superflu’ bukan penyakit baru, melainkan merujuk pada subtipe influenza tertentu yang perlu diwaspadai dengan cara tepat,” ujar Ani.
Ia mengakui derasnya arus informasi digital kerap menyebabkan informasi kesehatan diterima secara sepotong dan memicu kecemasan berlebihan. “Peran pemerintah krusial untuk menghadirkan penjelasan yang utuh, akurat, dan mudah dipahami,” tambahnya.
Ani menegaskan, DKI Jakarta hingga saat ini belum termasuk wilayah dengan temuan kasus Influenza A subtipe H3N2 subclade K. Namun, sebagai kota dengan mobilitas tinggi, kewaspadaan tetap diperlukan. “Kewaspadaan itu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi kepanikan. Dengan pengetahuan benar, masyarakat bisa melindungi diri,” tegasnya.
Pernyataan ini sejalan dengan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hingga akhir Desember 2025, situasi Influenza A(H3N2) subclade K di Indonesia dinilai masih terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan.
Hasil surveilans nasional menunjukkan, meski influenza A(H3) menjadi varian dominan, tren kasus justru menurun dalam dua bulan terakhir. Pemeriksaan whole genome sequencing per 25 Desember 2025 mencatat 62 kasus subclade K di delapan provinsi, dengan mayoritas pasien mengalami gejala ringan hingga sedang. Secara global, Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan varian ini tidak menunjukkan gejala yang lebih berat dari flu musiman.
Baik Pemprov DKI maupun Kemenkes menekankan, pencegahan terbaik berakar pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat sakit, dan etika batuk masih sangat efektif. Ini bukan hal baru, tetapi dampaknya besar,” pungkas Ani.
Ia juga menyoroti peran strategis guru, tenaga kesehatan, dan kader masyarakat sebagai penyambung informasi yang benar.
Melalui edukasi berkelanjutan dan penyampaian data transparan, pemerintah berharap masyarakat semakin cerdas menyikapi isu kesehatan, tidak mudah terpengaruh informasi tidak terverifikasi, dan menjadikan PHBS sebagai kebiasaan sehari-hari.
Cek Berita lain di Google News
