MATRASNEWS, JAKARTA – Wacana penerapan kerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta memasuki babak baru. Di balik potensi penghematan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan publik.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyebut pengurangan mobilitas mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta biaya operasional perkantoran seperti listrik dan air secara signifikan. “Secara logika, efisiensinya bisa sangat besar, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa skema ini berpotensi memangkas konsumsi BBM hingga seperlima dari penggunaan normal. Angka itu dinilai krusial di tengah tekanan global akibat lonjakan harga energi.
Namun, implementasi kebijakan yang direncanakan mulai setelah Lebaran 2026 itu belum final. Pemerintah masih mengkaji mekanisme teknis agar efisiensi tidak berimbas pada melambannya layanan publik.
Publik pun terbelah. Pengalaman pandemi Covid-19 menunjukkan WFH sebagai solusi adaptif, namun tanpa sistem evaluasi yang ketat, kebijakan ini dikhawatirkan menjadi celah penurunan disiplin kerja dan pendapatan sektor penunjang.
