MATRASNEWS, BEKASI – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Mitra Patriot (Perseroda) atau PT Migas Kota Bekasi memasuki babak baru. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi pada Selasa, 17 November 2026.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan kerja sama operasi (KSO) antara perusahaan daerah Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Ia menegaskan, Tri dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik.
“Benar, terhadap yang terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik,” kata Anang saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Penyidik Telusuri Peran Pejabat dan Direksi
Sebelum memanggil Tri, penyidik telah meminta keterangan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi dan jajaran direksi PT Migas Kota Bekasi.
Empat saksi yang sebelumnya menjalani pemeriksaan masing-masing berinisial HB, S, AW, dan TUE. Tiga saksi berasal dari jajaran direksi perusahaan daerah, sedangkan TUE berasal dari lingkungan Pemkot Bekasi.
Penyidik juga telah menggeledah sejumlah kantor pemerintahan untuk mencari bukti terkait pengelolaan kerja sama bisnis migas tersebut.
Saksi dari Lingkungan Pertamina Turut Diperiksa
Penyidikan turut menyasar pihak yang memahami operasional dan mekanisme kerja sama migas.
Pada 12 November 2026, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa dua saksi dari lingkungan Pertamina.
Keduanya berinisial SA dari PT Pertamina Hulu Energi dan INS selaku Koordinator Eksploitasi Migas Tim Penawar KSO.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.
Pemeriksaan Tri Jadi Perhatian Publik
Pemanggilan Tri Adhianto menjadi perkembangan penting dalam penelusuran dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan daerah.
Penyidik kini mendalami hubungan kerja sama bisnis migas, termasuk proses pengelolaan dan pengambilan keputusan dalam KSO bersama PT Pertamina EP.
Namun, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Kejagung masih harus mengumpulkan bukti dan menguji keterangan para saksi sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola badan usaha milik daerah serta akuntabilitas kerja sama bisnis sektor energi.
Ikuti berita terkini di Google News











Komentar ditutup.