MATRASNEWS, BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendesak manajemen RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) segera membenahi tata kelola keuangan dan mengevaluasi kebijakan remunerasi pegawai. DPRD menilai persoalan keuangan rumah sakit tidak boleh diselesaikan dengan mengurangi kesejahteraan tenaga kesehatan dan pegawai.
Desakan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Bekasi bersama jajaran manajemen RSUD CAM, Selasa (17/11/2026).
Komisi IV menilai manajemen perlu mengutamakan pembenahan tata kelola, efisiensi anggaran, evaluasi kepemimpinan, serta peningkatan pendapatan. Langkah tersebut dinilai lebih tepat daripada menjadikan pemotongan remunerasi sebagai solusi persoalan keuangan.
Remunerasi Pegawai Jadi Sorotan
Komisi IV mempertanyakan kebijakan penurunan remunerasi yang berlangsung hampir satu tahun. Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Direktur yang terbit pada Desember 2025.
DPRD menilai pengurangan penghasilan berpotensi menurunkan motivasi, semangat kerja, hingga kondisi psikologis pegawai. Padahal, mereka memegang peran penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Komisi IV meminta manajemen mengevaluasi keputusan tersebut secara menyeluruh. DPRD juga menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengabaikan hak dan kesejahteraan pegawai.
Total Utang RSUD CAM Capai Rp123,36 Miliar
Selain remunerasi, Komisi IV menyoroti beban utang rumah sakit yang mencapai angka besar. Berdasarkan pemaparan manajemen, terdapat tiga komponen kewajiban keuangan.
Rinciannya meliputi utang belanja barang Rp65,23 miliar, utang belanja jasa dan jasa pihak ketiga Rp15,95 miliar, serta estimasi utang obat dan bahan habis pakai (BHP) tahun 2026 sebesar Rp42,18 miliar.
Jika ketiga komponen tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai Rp123,36 miliar.
Komisi IV meminta manajemen membuka sumber persoalan, kondisi pendapatan, kemampuan pembayaran, serta target pelunasan utang. DPRD menilai transparansi dan peta penyelesaian menjadi kebutuhan mendesak agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Kepemimpinan Direktur Ikut Dievaluasi
Sorotan DPRD juga menyentuh kepemimpinan Direktur RSUD CAM, termasuk pola komunikasi dengan pegawai dan lembaga legislatif.
Anggota Komisi IV, Wildan, menilai keluhan pegawai dan komunikasi yang kurang responsif mencerminkan persoalan internal yang membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, direktur tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif dan keuangan. Pimpinan rumah sakit juga harus membangun komunikasi terbuka, menerima kritik, serta menciptakan lingkungan kerja profesional.
Komisi IV turut meminta manajemen menghindari intimidasi terhadap pegawai yang menyampaikan aspirasi atau keluhan mengenai kebijakan internal.
DPRD Tunggu Hasil Evaluasi Desember 2026
Dalam rapat tersebut, manajemen RSUD CAM menyampaikan permohonan maaf atas komunikasi yang kurang baik. Manajemen juga berkomitmen mengevaluasi kebijakan remunerasi dan menindaklanjuti masukan DPRD.
Pihak rumah sakit berencana menyampaikan hasil evaluasi pada Desember 2026.
Namun, Komisi IV menegaskan tidak akan berhenti pada janji. DPRD akan mengawal pembenahan remunerasi, penyelesaian utang, pengelolaan keuangan, serta perbaikan kepemimpinan.
Komisi IV menilai RSUD CAM merupakan aset pelayanan publik milik Pemerintah Kota Bekasi. Karena itu, manajemen harus menempatkan kepentingan pasien dan kesejahteraan pegawai sebagai prioritas.
DPRD berharap pembenahan tersebut menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar penyesuaian anggaran. Sebab, kualitas pelayanan kesehatan juga bergantung pada kondisi keuangan rumah sakit dan kesejahteraan orang-orang yang menjalankan pelayanan setiap hari.
Ikuti berita terkini di Google News











Komentar ditutup.