MATRASNEWS, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah mencabut Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan (WUP) Provinsi Banten. Kebijakan tersebut dinilai berisiko mengancam kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), habitat terakhir badak Jawa.
Desakan itu Rieke sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) serta rapat dengar pendapat dengan Ketua LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Rieke, penetapan perairan sekitar TNUK sebagai wilayah usaha pertambangan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya juga dapat menyentuh ruang tangkap nelayan dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Konservasi Ujung Kulon Harus Menjadi Prioritas
Rieke menegaskan, penetapan WUP memang tidak otomatis memberikan izin kegiatan pertambangan. Namun, pemerintah tetap harus mengantisipasi risiko sejak proses penetapan wilayah.
Ia menilai negara tidak boleh menunggu kerusakan lingkungan terjadi sebelum mengambil tindakan. Terlebih, Ujung Kulon memiliki nilai ekologis penting sebagai habitat badak Jawa yang berstatus kritis atau Critically Endangered.
“Selamatkan Ujung Kulon, lindungi HAM masyarakat di sekitar Ujung Kulon,” kata Rieke.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan kawasan konservasi berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas air, pangan, kesehatan, budaya, serta ruang tangkap nelayan harus menjadi pertimbangan utama.
Rieke merujuk Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 18B ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan (4). Menurut dia, konstitusi mengamanatkan negara mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sekaligus melindungi lingkungan dan hak masyarakat.
Ia turut menyinggung Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 yang mengarahkan perairan kawasan TNUK sebagai kawasan lindung.
Tiga Tuntutan kepada Pemerintah
Rieke menyampaikan tiga tuntutan untuk mencegah ancaman terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Ujung Kulon.
Pertama, pemerintah harus mencabut Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, bukan sekadar menunda penerbitan izin pertambangan. Pemerintah juga perlu menghentikan proses penetapan dan perizinan lanjutan sampai aspek legalitas serta keselamatan ekologis terbukti.
Kedua, pemerintah harus membuka koordinat digital, peta darat dan laut, kajian lingkungan, kajian HAM, serta dokumen AMDAL sesuai tahapan hukum. Rieke meminta pemeriksaan independen dengan melibatkan nelayan, warga desa, perempuan, masyarakat hukum adat yang relevan, dan pengelola TNUK.
Ketiga, pemerintah harus menjamin keselamatan ekosistem sekaligus hak dasar masyarakat. Perlindungan itu mencakup habitat badak Jawa, sumber air, pangan, kesehatan, budaya, dan wilayah tangkap nelayan.
Dorong Pengawasan Lembaga HAM
Rieke berharap Komisi XIII DPR RI dan lembaga-lembaga HAM mengawasi kebijakan pertambangan tersebut. Ia juga meminta LPSK memberikan perhatian terhadap perlindungan masyarakat yang berpotensi menghadapi dampak kebijakan.
Ia mengusulkan peninjauan langsung ke kawasan Ujung Kulon bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan perwakilan Kementerian HAM.
Selain itu, Rieke mendorong penguatan Rancangan Undang-Undang HAM agar memuat ketentuan mengenai uji tuntas korporasi, pencegahan pelanggaran, dan pemulihan hak masyarakat.
Bagi Rieke, persoalan WUP Banten bukan semata-mata urusan investasi dan pertambangan. Kebijakan tersebut menyangkut tanggung jawab negara menjaga kawasan konservasi, melindungi masyarakat pesisir, serta mempertahankan habitat satwa langka bagi generasi mendatang.
Ia menegaskan, kepastian investasi tidak boleh mengalahkan keselamatan lingkungan dan hak asasi manusia.
Ikuti berita terkini di Google News











Komentar ditutup.