MATRASNEWS, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme gotong royong.
Menurut Sultan, program berskala nasional seperti ini berpotensi menghadapi tantangan keberlanjutan jika hanya ditopang oleh anggaran negara. Karena itu, diperlukan sumber pendanaan alternatif yang lebih kolaboratif.
Ia menilai budaya urunan yang sudah melekat di masyarakat Indonesia bisa menjadi kekuatan tambahan. Bahkan, pola ini membuka peluang dukungan dari pihak internasional melalui kerja sama lintas negara.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra global, program ini diharapkan lebih berkelanjutan dan inklusif,” ujar Sultan dalam pernyataannya, dikutip Senin, 6 April 2026.
Meskipun demikian, wacana ini juga memicu diskusi publik terkait batas tanggung jawab negara. Sejumlah pihak menilai transparansi dan tata kelola yang jelas menjadi kunci agar partisipasi publik tetap efektif dan akuntabel.
Para pengamat mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program negara harus diatur dengan mekanisme yang tidak membebani rakyat, serta memiliki sistem pelaporan yang terbuka untuk mencegah potensi penyalahgunaan.
