https://demo.pojoksoft.com/kibaran/wp-content/uploads/2024/01/230313-ayla2-160x600-v2.jpg
MATRASNEWS, JAKARTA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata untuk menjadikan komitmen antikorupsi sebagai fondasi tata kelola yang bersih dan terpercaya. Seruan ini disampaikan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Menpar menegaskan, tema Hakordia tahun ini, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, bukan sekadar ajakan, melainkan komitmen moral untuk memperkuat edukasi pencegahan dan keteladanan dalam birokrasi. “Perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, melalui keteladanan dan sistem yang akuntabel,” ujar Widiyanti, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kemenpar, Sabtu (13/12).
Dalam arahannya, Menpar mengimbau agar upaya mitigasi risiko korupsi diperkuat melalui digitalisasi sistem pengawasan, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan percepatan reformasi birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk membangun ekosistem pengawasan yang efektif.
“Gerakan antikorupsi dimulai dari diri kita sendiri. Jadikan integritas sebagai budaya. Jangan menerima atau memberi gratifikasi, biasakan transparansi, dan berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran,” tegas Widiyanti.
Sekretaris Menteri Pariwisata, Bayu Aji, menambahkan bahwa Hakordia harus menjadi momentum meneguhkan komitmen kolektif melawan korupsi dalam segala bentuknya. “Korupsi adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Acara tersebut juga menghadirkan sesi diskusi dengan Kepala Satgas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, serta pakar hukum pidana UI, Ganjar Laksmana Bonaprapta. Dotty menyoroti pentingnya pencegahan korupsi di sektor tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses perizinan destinasi wisata.
“Kami mendorong penutupan celah penyimpangan di birokrasi. Jika pencegahan tidak efektif, penindakan akan dilakukan,” jelas Dotty.
Peringatan Hakordia ini dihadiri Wakil Menpar Ni Luh Enik Ernawati, serta pejabat eselon I, II, dan ASN di lingkungan Kemenpar.
Cek Berita lain di Google News
