MatrasNews, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) sebagai arah strategis pembangunan nasional berbasis penduduk menuju Indonesia Emas 2045. Peluncuran dilakukan di Jakarta pada Jumat (11/7/2025), dengan penekanan pada pentingnya integrasi data dan sinergi lintas sektor.
Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa DBPK menjadi fondasi mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing global.
“DBPK adalah pilar utama dalam Arah Pembangunan 2045 dan Astacita (8 agenda prioritas nasional). Ini momen penting untuk memperkuat komitmen bersama,” tegas Teguh.
Populasi Indonesia Tembus 286,6 Juta, Laki-Laki Dominan
Teguh mengungkapkan, jumlah penduduk Indonesia per Semester I 2025 mencapai 286.623.623 jiwa, naik 1,7 juta dibanding akhir 2024. *”Yang menarik, populasi laki-laki lebih banyak 2,6 juta jiwa daripada perempuan,”* ujarnya.
Data kependudukan, menurutnya, menjadi landasan utama perencanaan pembangunan. Saat ini, 7.094 lembaga (pemerintah, daerah, dan swasta) telah memanfaatkan data Dukcapil dengan rata-rata 10 juta hits/hari.
Transformasi Digital dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Kemendagri terus mendorong modernisasi layanan kependudukan, salah satunya melalui IKD sebagai bagian dari transformasi digital. “Data akurat dan inklusif adalah kunci pembangunan berkelanjutan,” tambah Teguh.
Pemerintah juga menyiapkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 untuk memandu kolaborasi lintas sektor. Kemendagri memegang mandat integrasi data kependudukan, termasuk perluasan dokumen kependudukan yang inklusif.
“DBPK akan jadi rujukan utama RPJPN dan RPJMN ke depan, memastikan pembangunan manusia direncanakan secara menyeluruh dan terukur,” tegasnya.
Acara ini dihadiri MenPPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy, Menteri Kependudukan Wihaji, dan Menko PMK Pratikno, menandakan komitmen tinggi pemerintah dalam pembangunan berbasis data.
