Menu

Mode Gelap
SMARTFREN Luncurkan Rangkaian Promo dan Program Digital Buka Puasa dengan Nuansa Tradisi di Horison Iswara Bekasi Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Angkutan Lebaran 2026 Wamen Ekraf Resmikan Giant Balloon Pelangi di Mars Dicoding dan Kemenko PMK Luncurkan Platform Bijak Cerdas Berdigital dan Ber-AI untuk Masyarakat Penanganan Penyintas Kanker Lansia, Ini Kata dr. Daniel Rizky Primaya Hospital Semarang

News

Pemprov Jateng Dorong Penetapan Gunung Slamet sebagai Taman Nasional

badge-check


					Pemprov Jateng Dorong Penetapan Gunung Slamet sebagai Taman Nasional Perbesar

MATRASNEWS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar Gunung Slamet ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Langkah ini mengemuka menyusul temuan dan sorotan terhadap aktivitas di lereng gunung tersebut.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa permohonan tersebut sedang dalam proses. “Sebagian besar izin tambang yang ada diterbitkan sebelum masa jabatan saya,” ujarnya, membedah isu perizinan.

Kepala Dinas ESDM Jateng, Agus Sugiharto, memberikan klarifikasi lebih detail. Menurutnya, terdapat lima izin tambang skala kecil di sekitar Gunung Slamet, namun semuanya dipastikan berada di luar kawasan hutan lindung.

Ia juga merespons foto Google Earth yang viral, menyatakan bahwa citra tersebut bukan menunjukkan aktivitas tambang, melainkan bekas eksplorasi panas bumi oleh PT Sejahtera Alam Energi pada 2017. “Kegiatan sudah dihentikan sejak 2023 dan areanya telah direhabilitasi di bawah pengawasan Gakkum KLHK,” jelas Agus.

Rencana penetapan status Taman Nasional ini menuai pro dan kontra, memunculkan berbagai pertimbangan dampak.

Di satu sisi, sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat.

Beberapa studi, termasuk dari IPB dan STPN, mengidentifikasi potensi risiko seperti pembatasan akses dan ruang hidup warga, masalah pada lahan garapan, penurunan penghasilan, serta kerumitan perizinan yang dapat menyisihkan masyarakat lokal dari manfaat ekonomi, termasuk wisata.

Di sisi lain, KLHK dan berbagai kajian konservasi menilai penetapan Taman Nasional akan membawa dampak positif jangka panjang.

Manfaat yang diharapkan mencakup perlindungan lebih optimal terhadap hutan, keanekaragaman hayati, dan sumber air, pencegahan aktivitas pertambangan serta perusakan skala besar, dan terciptanya kelestarian lingkungan.

Status ini juga membuka peluang pengembangan wisata alam berkelanjutan dan menjadi warisan alam untuk generasi mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, keputusan final dari KLHK masih ditunggu. Proses ini akan menjadi ujian penting dalam menyeimbangkan tujuan konservasi lingkungan dengan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Cek Berita lain di Google News

 

Baca Lainnya

Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Angkutan Lebaran 2026

21 Februari 2026 - 01:01 WIB

Menhub Dudy Pastikan Kesiapan Angkutan Lebaran 2026

Wamen Ekraf Resmikan Giant Balloon Pelangi di Mars

21 Februari 2026 - 00:55 WIB

Wamen Ekraf Resmikan Giant Balloon Pelangi di Mars

5 Fakta Penting Akses Air Bersih di Sumba Barat Daya NTT

20 Februari 2026 - 00:47 WIB

5 Fakta Penting Akses Air Bersih di Sumba Barat Daya NTT

KAI Siapkan Kereta Mewah Bertema Heritage, Target Uji Coba Juni 2026

20 Februari 2026 - 00:40 WIB

KAI Siapkan Kereta Mewah Bertema Heritage, Target Uji Coba Juni 2026

BPS Ground Check Ulang Penerima PBI JKN yang Nonaktif, Targetkan 11 Juta Jiwa

20 Februari 2026 - 00:32 WIB

BPS Ground Check Ulang Penerima PBI JKN yang Nonaktif, Targetkan 11 Juta Jiwa
Trending di News
error: Matras News