MATRASNEWS, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengusulkan sebuah konsep inovatif bernama “Pilkada Jalan Tengah” atau Metode Campuran.
Gagasan ini diajukan sebagai solusi mengatasi masalah politik uang dan biaya politik yang membengkak dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung saat ini.
Menurut Prof. Didik, sistem yang diusulkan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah tahap elektoral, di mana rakyat memilih anggota DPRD dalam Pemilu Legislatif (Pileg).
Tiga calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi bakal calon kepala daerah.
“Setelah DPRD terbentuk, dilanjutkan tahap kedua, yaitu tahap institusional. DPRD kemudian memilih satu dari tiga kandidat tersebut sebagai kepala daerah,” jelas Didik dalam paparannya, Selasa (30/12/2025)
Ia menegaskan metode ini tidak menghilangkan kedaulatan rakyat. Kandidat tetap memiliki legitimasi elektoral karena dipilih rakyat lewat Pileg.
Namun, sistem dua lapis ini dinilai mampu memangkas biaya politik yang sangat tinggi dalam pilkada langsung, yang kerap memicu praktik politik uang dan ketergantungan calon pada cukong.
“Pilkada langsung saat ini memicu biaya kampanye sangat mahal, bersaing dengan cara kotor, politik uang. Prakteknya seperti pelacuran politik, di mana yang punya uang bisa membeli suara. Setelah terpilih, dana kampanye itu dikembalikan lewat korupsi,” kritiknya tegas.
Untuk mencegah suap pada tahap pemilihan oleh DPRD, Prof. Didik mengusulkan penerapan aturan ketat.
Mekanismenya antara lain pengawasan ketat oleh KPK, karantina anggota DPRD, pemasangan CCTV, pemungutan suara terbuka yang disiarkan publik, serta sanksi pidana berat untuk transaksi politik.
“Dengan mengawasi 50-100 anggota DPRD, pengendalian politik uang akan lebih mudah dibanding mengawasi jutaan pemilih,” ujarnya.
Secara keseluruhan, metode campuran ini diproyeksikan memiliki biaya politik lebih rendah dan risiko politik uang yang lebih terkendali.
Meski partisipasi rakyat bergeser, metode ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas dan mengurangi lingkaran setan korupsi pasca-pemilihan.
Gagasan ini diharapkan dapat memicu diskusi publik untuk mencari format terbaik pilkada yang demokratis, bersih, dan bebas dari cengkeraman politik uang.
Cek Berita lain di Google News
Komentar ditutup.