Trans BeKen Dinilai Menggerus Pangsa Pasar Angkot Tradisional

MATRASNEWS, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mulai mengoperasikan layanan Bus Trans Bekasi Keren di sebut Trans BeKen rute Terminal Bekasi Harapan Indah dengan 47 titik halte. Namun, kehadiran moda transportasi baru ini langsung memantik protes dari organisasi angkutan kota (angkot) setempat yang merasa dianaktirikan.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi, Indra Hermawan, secara resmi mendatangi DPRD Kota Bekasi pada Selasa (10/2/2026) untuk menyuarakan keluhan para pengusaha dan pekerja angkot. Mereka menilai kebijakan operasi Trans BeKen di jalur yang sama mengancam kelangsungan hidup angkot yang telah berpuluh tahun menjadi tulang punggung transportasi warga.

“Kita (Organda) ini kan mitra pemerintah, seharusnya diberikan kebijakan yang adil,” ujar Indra Hermawan saat dihubungi, Selasa. Ia mengungkapkan kekecewaan atas minimnya koordinasi dari Pemkot. “Tidak ada pemberitahuan jika mau beroperasi bus tersebut, tiba-tiba sudah launching,” paparnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak anti-modernisasi. “Kita bukannya menolak modernisasi angkutan umum. Justru kita yang sangat mau dimodernisasi. Ya, setidaknya diajak diskusi terlebih dahulu,” imbuh Indra.

Menurutnya, kehadiran Trans BeKen, apalagi dengan tarif gratis di masa uji coba beberapa bulan, telah langsung mengganggu aktivitas angkot yang melayani rute serupa. “Makin hancur ini penumpang K25, 07, 011, 010,” keluhnya, menyebut sejumlah kode trayek angkot yang terdampak.

Operasi Trans BeKen dengan rute ekstensif dan fasilitas bus yang lebih modern dinilai akan menggerus pangsa pasar angkot tradisional. Kekhawatiran terbesar adalah hilangnya mata pencaharian ribuan sopir dan kernet angkot jika tidak ada skema integrasi atau kompensasi yang jelas.

Pemkot sebelumnya menyatakan pengoperasian Trans BeKen sebagai upaya menata dan meningkatkan layanan transportasi massal yang terintegrasi.

Indra Hermawan menambahkan pihaknya masih menunggu sikap dan kebijakan lanjutan dari pemerintah. “Ya kita tunggu kebijakannya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik dari pemerintah,” tutupnya.

Konflik ini menyoroti tantangan klasik dalam transformasi transportasi perkotaan, menemukan titik temu antara modernisasi sistem dan keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha transportasi lama. Solusi yang adil dan partisipatif dinilai krusial untuk mencegah gesekan sosial yang lebih luas.

Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini.