MATRASNEWS, JAKARTA – Rapat Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 mencatat tingkat kehadiran tinggi. Sebanyak 403 anggota DPR hadir dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Tingginya kehadiran anggota dewan menjadi perhatian di tengah menguatnya pembahasan politik mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kuorum Terpenuhi, Puan Pimpin Sidang
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat sekitar pukul 10.28 WIB. Ia didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Puan menyampaikan data Sekretariat Jenderal DPR yang mencatat 403 anggota telah menandatangani daftar hadir. Sebanyak 11 anggota lainnya mengajukan izin.
Dengan demikian, total kehadiran mencapai 414 anggota dari keseluruhan anggota DPR. Puan menyatakan kuorum terpenuhi sebelum membuka sidang secara resmi.
Pengumuman tersebut mendapat sambutan tepuk tangan dari anggota dewan yang hadir.
Wacana Pemakzulan Gibran Mengemuka
Paripurna kali ini berlangsung ketika wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan politik di parlemen. Isu tersebut mencuat setelah polemik mengenai ijazah SMA Wakil Presiden menjadi sorotan publik.
Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyatakan partainya belum mengambil keputusan resmi mengenai wacana tersebut.
Meski demikian, ia mengakui sejumlah fraksi telah menjalin komunikasi intensif. Pembahasan itu turut menyentuh kemungkinan penggunaan hak angket DPR.
Kehadiran Tinggi di Tengah Dinamika Politik
Tingginya kehadiran anggota DPR menjadi salah satu catatan dalam pembukaan masa persidangan setelah reses. Namun, angka kehadiran tersebut belum otomatis menunjukkan dukungan terhadap wacana pemakzulan.
Sikap setiap fraksi masih menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembahasan politik di parlemen.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi momentum bagi DPR untuk menjalankan agenda persidangan berikutnya di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap hubungan politik antara lembaga legislatif dan pemerintah.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.