DPR Desak Pemerintah Bertindak
Menanggapi situasi krisis ini, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah melalui KBRI dan kementerian terkait untuk segera mengambil langkah mitigasi cepat. Mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi, hingga skema pemulangan yang aman.
“Negara wajib hadir memastikan jemaah dalam kondisi aman serta mendapatkan logistik yang cukup dan kepastian informasi satu pintu guna mencegah kepanikan keluarga di Indonesia,” tegas Maman.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa perlindungan maksimal bagi seluruh WNI merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun. Ia mendesak pemerintah memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu bagi puluhan ribu jemaah yang saat ini berada dalam posisi rentan akibat dinamika global tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Riyadh dan KJRI di Jeddah terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta maskapai penerbangan untuk memastikan kelancaran pemulangan jemaah umrah Tanah Air.
Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini.
