Matras News, Jakarta – Partisipasi warga Jakarta terkait Pemilihan Kepala Daerah, Calon Gubernur dan Wakilnya, tiap lima tahun sekali tidaklah heran, jika di berbagai tempat di ibukota masih terdapat tindak kerawanan.
Bagaimana pun DKI Jakarta, adalah salah satu provinsi yang sangat “berpengaruh”, imbas politik nya terhadap daerah – daerah lain di Indonesia.
Hal itu dikatakan Ketua BAWASLU DKI Jakarta di hotel Bintang 5, Redtop Convention Center pada, Kamis 1 Agustus 2024.
Menurut Munandar Nugraha, bahwa pemetaan kerawanan menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta, adalah: turunan dari Indeks Kerawanan Pemilu ( IKP) yang di kembangkan Bawaslu RI.
Maka secara komprehensif, kata Munandar Nugraha, BAWASLU dapat menyusun indeks kerawanan jelang Pilkada (DKI Jakarta), secara sistemik.
Dengan begitu, ujar Munandar Nugraha, Indeks Kerawanan Pemilu ( IKP ) di tingkat Daerah, sangat signifikan baik secara internal maupun eksternal.
Lebih tegas Munandar Nugraha, mengatakan, IKP adalah instrumen penting untuk mendesain program terhadap antisipasi dinamika dalam proses pemilihan.
Oleh karena itu kompleksitas yang dihadapi BAWASLU DKI Jakarta, dapat teratasi dengan pola mengelompokan kategori setiap pelanggaran, dan melakukan pembobotan sesuai dengan daya kerusakan yang di temukan di lapangan.
Dengan demikian tutur Munandar Nugraha, IKP secara eksternal menjadi bahan pertimbangan oleh para pemangku kepentingan, seperti: pemerintah, aparat penegak hukum, Perguruan Tinggi, kalangan Media dan masyarakat sipil, ikut bahu-membahu, (kebersamaan) untuk mendorong penyelenggaraan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ( DKI Jakarta), agar lebih demokratis dan berkyalitas.
Karakter IKP dalam memantau kerawanan, untuk meng-identifikasi potensi pelanggaran berdasarkan data series pada pemilu dan pemilihan sebelumnya.
lebih lanjut, Munandar Nugraha, Menjelaskan bahwa, ada empat rangkaian tahapan pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ( DKI Jakarta), dapat di kelompokan dalam empat dimensi, seperti, konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu (Kepala Daerah ), konstestasi dan partisipasi.
Dari empat dimensi tersebut, Tutur Ketua BAWASLU DKI ini, maka di susun sejumlah indikator atau kejadian, kemudian dilakukan pembobotan serta membandingkan beberapa daerah lain, untuk menghasilkan indeks yang utuh, tutur Munandar Nugraha.
