Matras News, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, meminta jajaran Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota dapat bersinergi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hal itu untuk mendorong administrasi dan penyerapan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tolong pimpinan secara terbuka ungkapkan isu yang relevan pada proses pemilu dan proses administrasi kepemiluan. Termasuk masalah keamanan, kecurangan, kekurangan dalam administrasi dan teknis,” kata Bagja dalam keterangan resminya.
Menurut Bagja, koordinasi yang terbuka dan mengedepankan transparansi harus terus ditumbuhkan di lingkungan kerja Bawaslu.
Oleh karena itu, Bagja meminta tidak ada kerja-kerja yang terhambat karena adanya ketidakpatuhan dan keterbukaan terkait administrasi.
Bagja menyatakan, ada kemungkinan saat pilkada banyak program dan pengawasan yang dilakukan.
“Kami harapkan kita bisa melakukan dukungan pada sekretariat dengan baik dan juga pihak sekretariat membantu teman-teman ketua dan anggota,” katanya.
Sementara itu, Inspektorat Utama (Irtama) Bawaslu Rini Wartini mengatakan, selain memberikan dukungan administrasi dan teknis, kesekretariatan juga harus memberikan dukungan laporan pertanggungjawaban yang benar dan akuntabel.
“Saya berharap kira semua jajaran sekretariat memberikan dukungan administrasi dan teknis secara maksimal dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan,” jelas Rini.
“Kegiatan yang disusun harus memperhatikan tahapan Pemilihan Tahun 2024 harap berdiskusi lebih awal antara komisioner dengan jajaran sekretariat sehingga saling terbuka dan diharapkan tidak ada saling curiga,” pungkasnya.
