MatrasNews, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) melalui anak usahanya, Danantara, mengusung dua skema penyelesaian untuk masalah utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kini membebani laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, memaparkan dua opsi yang sedang dipertimbangkan. Pertama, adalah penambahan equity atau penyertaan modal baru. Opsi kedua berupa pengambilalihan infrastruktur kereta cepat oleh pemerintah, mengikuti praktik umum di industri perkeretaapian dimana aset infrastruktur dimiliki negara.
“Kami akan mengkaji kedua opsi ini bersama Pemerintah untuk mencari solusi terbaik,” ujar Dony.
Langkah ini diambil meski operasional PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menunjukkan tren positif dengan jumlah penumpang harian mencapai 20.000 hingga 30.000 orang.
Namun, beban utang proyek senilai US$ 4,5 miliar tetap menjadi tantangan utama. Sebanyak 75% pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya dari setoran modal pemegang saham.
Pembahasan kedua skema ini difokuskan untuk menjaga keberlanjutan KAI sebagai BUMN strategis sekaligus memastikan kelangsungan operasi proyek kereta cepat sebagai aset nasional.
