MATRASNEWS, KABUPATEN TANGERANG – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyerahkan 20 sertipikat tanah kepada warga Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026). Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Hermawan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Fahmi meninjau hasil Program Bedah Rumah 2026 di desa tersebut.
Sertipikat Tanah dan Bedah Rumah
Harison mengatakan, legalitas tanah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepemilikan sertipikat juga memberikan kepastian atas hak tanah yang warga tempati.
Dalam kegiatan itu, Harison memberikan edukasi mengenai prosedur pendaftaran tanah. Masyarakat perlu menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, SPPT/PBB, serta bukti kepemilikan tanah seperti girik, Letter C, atau akta hibah.
BPN menargetkan proses pendaftaran tanah selesai paling lama dua bulan, dengan catatan seluruh persyaratan terpenuhi sesuai ketentuan.
Kabupaten Tangerang Hadapi Persoalan Hunian
Data yang tercantum dalam keterangan kegiatan menyebutkan, Provinsi Banten memiliki sekitar 800 ribu rumah tidak layak huni. Kabupaten Tangerang menyumbang sekitar 205 ribu unit.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam menyediakan hunian layak. Karena itu, program perbaikan rumah perlu berjalan beriringan dengan penataan administrasi dan legalitas tanah.
Program Bedah Rumah 2026 sendiri menargetkan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni secara nasional.
Masyarakat Diminta Awasi Program
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengimbau masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program bedah rumah. Ia juga meminta warga mendokumentasikan proses pengerjaan untuk mencegah penyimpangan dan praktik kecurangan.
Oleh karena itu, penyerahan 20 sertipikat di Sukatani memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas hunian tidak cukup hanya melalui renovasi bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan warga memiliki dasar hukum yang kuat atas tanah tempat mereka tinggal.
Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan BPN, masyarakat diharapkan memperoleh dua manfaat sekaligus: hunian yang lebih layak dan kepastian hukum kepemilikan tanah.
Ikuti berita terkini di Google News










