Menu ✖

Breaking News

News

BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah kepada Warga Sukatani

badge-check

BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah kepada Warga Sukatani Perbesar


MATRASNEWS, KABUPATEN TANGERANG – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyerahkan 20 sertipikat tanah kepada warga Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026). Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kanwil BPN Banten Harison Mocodompis bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Hermawan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Fahmi meninjau hasil Program Bedah Rumah 2026 di desa tersebut.

Sertipikat Tanah dan Bedah Rumah

Harison mengatakan, legalitas tanah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepemilikan sertipikat juga memberikan kepastian atas hak tanah yang warga tempati.

Dalam kegiatan itu, Harison memberikan edukasi mengenai prosedur pendaftaran tanah. Masyarakat perlu menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, SPPT/PBB, serta bukti kepemilikan tanah seperti girik, Letter C, atau akta hibah.

BPN menargetkan proses pendaftaran tanah selesai paling lama dua bulan, dengan catatan seluruh persyaratan terpenuhi sesuai ketentuan.

Kabupaten Tangerang Hadapi Persoalan Hunian

Data yang tercantum dalam keterangan kegiatan menyebutkan, Provinsi Banten memiliki sekitar 800 ribu rumah tidak layak huni. Kabupaten Tangerang menyumbang sekitar 205 ribu unit.

Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam menyediakan hunian layak. Karena itu, program perbaikan rumah perlu berjalan beriringan dengan penataan administrasi dan legalitas tanah.

Program Bedah Rumah 2026 sendiri menargetkan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni secara nasional.

Masyarakat Diminta Awasi Program

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengimbau masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program bedah rumah. Ia juga meminta warga mendokumentasikan proses pengerjaan untuk mencegah penyimpangan dan praktik kecurangan.

Oleh karena itu, penyerahan 20 sertipikat di Sukatani memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas hunian tidak cukup hanya melalui renovasi bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan warga memiliki dasar hukum yang kuat atas tanah tempat mereka tinggal.

Melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan BPN, masyarakat diharapkan memperoleh dua manfaat sekaligus: hunian yang lebih layak dan kepastian hukum kepemilikan tanah.

 

Ikuti berita terkini di Google News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

20 Nov 2026 - 11:46 WIB

UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode

20 Nov 2026 - 10:18 WIB

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode

AWPI Kota Bekasi Menang Sengketa Informasi Melawan Dinas LH

20 Nov 2026 - 10:13 WIB

AWPI Kota Bekasi Menang Sengketa Informasi Melawan Dinas LH

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

19 Nov 2026 - 17:53 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Taman Safari Bogor Masuk 10 Besar Kebun Binatang Terbaik Dunia 2026

19 Nov 2026 - 11:27 WIB

Taman Safari Bogor Masuk 10 Besar Kebun Binatang Terbaik Dunia 2026
Trending di News