Menu ✖

Breaking News

News

AWPI Kota Bekasi Menang Sengketa Informasi Melawan Dinas LH

badge-check

AWPI Kota Bekasi Menang Sengketa Informasi Melawan Dinas LH Perbesar


MATRASNEWS, BEKASI – Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dalam sengketa informasi publik dengan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi. Putusan ini sekaligus mengakhiri rangkaian upaya hukum DLH setelah kalah di empat tahapan peradilan.

Putusan PK bernomor 128 PK/TUN/KI/2026 itu dibacakan pada 1 Oktober 2026. Majelis hakim menolak permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sebagai pemohon PK.

Empat Tahapan Hukum, AWPI Tetap Menang

Sengketa tersebut bermula dari perkara informasi publik yang bergulir di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. AWPI Kota Bekasi memenangkan perkara melalui Putusan Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024.

DLH Kota Bekasi kemudian mengajukan keberatan ke PTUN Bandung. Namun, pengadilan kembali memenangkan AWPI melalui Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.

DLH melanjutkan perlawanan dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya itu kandas setelah MA menolak permohonan kasasi melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025.

Tak berhenti di situ, DLH kembali menempuh upaya hukum luar biasa berupa PK. Mahkamah Agung akhirnya menolak permohonan tersebut, sehingga seluruh rangkaian upaya hukum yang ditempuh DLH berakhir.

AWPI Minta Wali Kota Perintahkan Pelaksanaan Putusan

Kuasa hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partners Kantor Hukum Handoyo & Rekan, menilai putusan terakhir menjadi momentum penting bagi kepastian hukum dan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah.

“Dengan telah dikeluarkan putusan dari Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” kata Sigit kepada awak media, Kamis (19/11/2026).

Ia meminta Wali Kota Bekasi segera memerintahkan Kepala DLH menjalankan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut dia, penolakan PK tidak lagi menyisakan jalur hukum lanjutan dalam perkara tersebut.

AWPI juga mendesak pemerintah kota mengevaluasi sikap jajarannya dalam menghadapi sengketa informasi publik. Mereka berharap putusan ini menjadi pengingat bahwa transparansi pemerintahan harus berjalan seiring kepatuhan terhadap hukum, bukan berlarut dalam upaya litigasi.

 

Ikuti berita terkini di Google News

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode

20 Nov 2026 - 10:18 WIB

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

19 Nov 2026 - 17:53 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Taman Safari Bogor Masuk 10 Besar Kebun Binatang Terbaik Dunia 2026

19 Nov 2026 - 11:27 WIB

Taman Safari Bogor Masuk 10 Besar Kebun Binatang Terbaik Dunia 2026

Menko Polkam Dudung: Beda Pendapat Jangan Picu Perpecahan, Demokrasi dan Keamanan Harus Sejalan

19 Nov 2026 - 00:41 WIB

Menko Polkam Dudung: Beda Pendapat Jangan Picu Perpecahan, Demokrasi dan Keamanan Harus Sejalan

Perempuan dan Penyandang Disabilitas dari 27 Provinsi Desak Keadilan Iklim

19 Nov 2026 - 00:35 WIB

Perempuan dan Penyandang Disabilitas dari 27 Provinsi Desak Keadilan Iklim
Trending di News