Menu ✖

Breaking News

News

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode

badge-check

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode Perbesar


MATRASNEWS, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai Megawati Soekarnoputri berperan penting dalam menjaga konstitusi saat wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode mengemuka pada 2022–2024.

Didik berpandangan, penolakan Megawati terhadap gagasan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan batas kekuasaan presiden. Ia menilai popularitas pemimpin tidak boleh menjadi alasan untuk mengubah aturan konstitusi demi kepentingan politik.

Dinamika politik wacana tiga periode

Didik mengungkapkan, wacana tiga periode sempat menguat pada 2023–2024. Saat itu, ia melihat konfigurasi politik di parlemen berpotensi membuka jalan bagi perubahan UUD 1945 melalui amandemen MPR.

“Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu,” tulis Didik dalam pandangannya.

Namun, ia menilai sikap Megawati yang menolak penambahan masa jabatan presiden menjadi penghalang bagi gagasan tersebut. Didik menyebut keteguhan politik Ketua Umum PDI Perjuangan itu mencerminkan komitmen terhadap pembatasan kekuasaan.

Ia juga menyinggung dinamika hubungan Megawati dan Jokowi yang sempat menjadi sorotan publik. Perbedaan pernyataan sejumlah tokoh mengenai isu tersebut, menurut Didik, memperlihatkan kompleksitas kepentingan politik di balik wacana perpanjangan jabatan.

Megawati dan prinsip pergantian kekuasaan

Didik menilai pengalaman politik Megawati menunjukkan penerimaan terhadap mekanisme demokrasi. Ia mencontohkan Pemilu Presiden 2004, ketika Megawati kalah pada putaran kedua dan menyerahkan kepemimpinan melalui proses konstitusional.

Menurut Didik, sikap tersebut menjadi pelajaran bahwa kepentingan partai seharusnya berjalan seiring dengan kepentingan nasional, terutama dalam menjaga institusi demokrasi.

“Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa popularitas seorang presiden tidak selalu mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan. Didik menilai penguatan institusi, kepatuhan terhadap konstitusi, serta pembatasan kekuasaan harus menjadi tolok ukur utama dalam kehidupan demokrasi.

Peringatan pada 2023 dan 2024

Sikap Megawati terhadap wacana tiga periode, menurut Didik, terlihat dalam sejumlah pernyataan publik. Pada 10 Januari 2023, dalam peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan, Megawati menegaskan penolakan partainya terhadap penambahan masa jabatan presiden.

Kemudian, pada 5 Agustus 2024, Megawati kembali mengingatkan potensi bahaya perpanjangan masa jabatan. Ia menilai gagasan tersebut dapat mengancam prinsip pembatasan kekuasaan yang menjadi fondasi demokrasi.

Didik memandang rangkaian peristiwa itu sebagai pelajaran politik bagi Indonesia. Pergantian kepemimpinan, menurutnya, harus berlangsung melalui pemilu dan aturan yang berlaku, bukan melalui perubahan konstitusi demi mempertahankan kekuasaan.

Ia menegaskan, konsistensi menjaga konstitusi menjadi kunci konsolidasi demokrasi. Pengalaman wacana tiga periode, kata Didik, semestinya mengingatkan bangsa agar tidak mengorbankan institusi negara demi ambisi politik.

Ikuti berita terkini di Google News

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

20 Nov 2026 - 11:46 WIB

UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

AWPI Kota Bekasi Menang Sengketa Informasi Melawan Dinas LH

20 Nov 2026 - 10:13 WIB

AWPI Kota Bekasi Menang Sengketa Informasi Melawan Dinas LH

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

19 Nov 2026 - 17:53 WIB

Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Taman Safari Bogor Masuk 10 Besar Kebun Binatang Terbaik Dunia 2026

19 Nov 2026 - 11:27 WIB

Taman Safari Bogor Masuk 10 Besar Kebun Binatang Terbaik Dunia 2026

Menko Polkam Dudung: Beda Pendapat Jangan Picu Perpecahan, Demokrasi dan Keamanan Harus Sejalan

19 Nov 2026 - 00:41 WIB

Menko Polkam Dudung: Beda Pendapat Jangan Picu Perpecahan, Demokrasi dan Keamanan Harus Sejalan
Trending di News