MatrasNews, Jakarta – Civitas Akademika Universitas Paramadina menyampaikan pernyataan keprihatinan mendalam atas kondisi kebangsaan yang dinilai tengah mengalami krisis moral, etika publik, serta pelemahan sendi-sendi negara hukum dan demokrasi.
Dalam pernyataannya, aksi demonstrasi yang terjadi pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025 disebut sebagai bentuk aspirasi rakyat yang sah. “Sudah selayaknyalah dijaga dan diperlakukan sebagai anak bangsa yang sedang mengadukan nasibnya,” tegas pernyataan tersebut.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Paramadina, Handi Risza, menyoroti kemerosotan moralitas pejabat publik yang tercermin dari penyalahgunaan wewenang dan gaya hidup elitis. “Ketika moralitas terdegradasi, kepercayaan rakyat pun tergerus,” ungkap Handi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC), Pipip A. Rifa’i Hasan, menilai praktik politik saat ini terjebak dalam transaksi kepentingan jangka pendek. “Politik yang kehilangan etika pada akhirnya hanya memperkuat oligarki,” ujar Pipip.
Civitas akademika juga menilai hukum telah kehilangan wibawa akibat penegakan yang tebang pilih. Krisis ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang membuat akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat luas semakin terbatas.
Merespons kondisi tersebut, Universitas Paramadina mendesak adanya koreksi mendasar dengan menekankan lima poin pokok: penegakan moralitas pejabat publik, pembangunan fondasi sosial, reformasi budaya politik, penegakan hukum yang adil, dan penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat.
“Bangsa Indonesia tidak akan dapat berdiri tegak tanpa etika publik yang kokoh. Integritas adalah fondasi utama,” tuntas pernyataan itu, yang ditutup dengan optimisme bahwa dengan keberanian moral kolektif, bangsa ini dapat keluar dari krisis.
