MATRASNEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan sosial. Ia mengingatkan agar perbedaan pendapat tidak memicu konflik yang mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Pesan tersebut Dudung sampaikan dalam pernyataan resmi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan bahwa demokrasi dan keamanan harus berjalan beriringan tanpa mengabaikan hak masyarakat menyampaikan aspirasi.
Kritik Pemerintah Bagian dari Demokrasi
Dudung menilai perbedaan pilihan politik, pandangan, dan pendapat merupakan bagian wajar dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat tetap memiliki hak konstitusional untuk mengkritik pemerintah secara damai dan bertanggung jawab.
Menurut dia, persatuan tidak mengharuskan seluruh warga memiliki pandangan yang sama. Sebaliknya, masyarakat perlu membangun sikap saling menghormati meskipun memiliki perbedaan.
“Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa,” kata Dudung.
Waspadai Hoaks dan Provokasi di Media Sosial
Selain mengingatkan pentingnya toleransi, Dudung meminta masyarakat lebih selektif menerima informasi di media sosial. Ia mengimbau warga memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
Menurutnya, hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi dapat memperkeruh situasi. Karena itu, ruang digital seharusnya menjadi sarana memperkuat komunikasi dan persaudaraan, bukan tempat menyebarkan permusuhan.
Dudung juga mendorong masyarakat menghidupkan kembali gotong royong dan kepedulian antarwarga. Jika muncul gesekan sosial, ia meminta semua pihak mengutamakan dialog dan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat terkait.
Penegakan Hukum Harus Adil dan Transparan
Dalam menjaga stabilitas nasional, Dudung menekankan pentingnya penegakan hukum secara profesional, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif. Aparat juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugas.
Ia meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri ketika menghadapi persoalan keamanan. Warga sebaiknya mengutamakan keselamatan dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum melalui saluran resmi.
Dudung menegaskan bahwa pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing dalam menjaga ketertiban nasional.
Ia menilai stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepentingan bangsa harus berada di atas kepentingan kelompok.
“Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Dudung.
Ikuti berita terkini di Google News











Komentar ditutup.