Sejumlah ekonom mempertanyakan keakuratan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tersebut sebagai yang tertinggi sejak 2012 di luar masa pandemi. Namun, kajian menemukan inkonsistensi internal dalam data BPS.
Kontraksi Listrik dan Tumbuhnya Manufaktur Dianggap Janggal
MATRASNEWS, JAKARTA – Teuku Riefky, M.Sc., dari Universitas Indonesia mengungkapkan kejanggalan dalam data tersebut. Sektor manufaktur tumbuh 5,04 persen, tetapi sektor listrik justru kontraksi minus 0,99 persen. “Ini pertanyaan mendasar tentang integritas pengukuran,” tegasnya. Setelah dikoreksi, estimasi pertumbuhan wajar berada di kisaran 4,4–5,2 persen.
Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Paramadina, memberi peringatan soal dampak hilangnya kepercayaan. “Investor butuh kepastian, termasuk akurasi data pemerintah. Tanpanya, krisis ekonomi sering timbul,” ujarnya.
Pelemahan Rupiah dan Sempitnya Ruang Fiskal Jadi Tekanan
Vid Adrison, Ph.D., mengingatkan soal ilusi kesehatan fiskal akibat front-loading belanja di awal tahun. “Ruang gerak kebijakan menyempit pada Q2 hingga Q4. Kombinasi penurunan transfer ke daerah dan program populis nonproduktif sangat berbahaya,” ungkapnya.
Dwiwulan dari CSIS menyebut pelemahan rupiah bukan sekadar volatilitas teknis. “Ini cermin ketergantungan pada portofolio luar negeri dan ketidakpercayaan arus modal,” katanya. Kebijakan Bank Indonesia disebutnya hanya seperti parasetamol.
Perdagangan AS dan Risiko Rantai Pasok Pangan
Diskusi panel menyoroti Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Rimawan Pradiptyo, Ph.D., menilai perjanjian itu menciptakan beban asimetris bagi Indonesia. “Biaya menolak ART lebih murah daripada menerimanya. Renegosiasi sangat mungkin,” tegasnya.
Prof. Dr. Sahara dari IPB memaparkan potensi kerugian hingga minus 0,41 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. “Komitmen beli daging sapi, jagung, dan apel dari AS memicu retaliasi dari pemasok tradisional yang lebih kompetitif,” jelasnya.
- Dian Revindo, Ph.D., mengingatkan agar kebijakan fokus pada solusi sederhana. “Intervensi mahal seperti membentuk badan baru justru berisiko menghadapi masalah birokrasi dan rente yang sama,” ujarnya.
Diskusi ini merupakan rangkaian dari Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak September 2025.
