MatrasNews, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi mengumumkan pemerintah provinsi akan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tiga juta pekerja informal di Jabar.
Kebijakan ini menyasar beragam profesi, mulai dari tukang ojek, petani, nelayan, kuli panggul, pemulung, hingga pedagang asongan.
Dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan yang dibayarkan pemerintah, para pekerja akan mendapatkan perlindungan menyeluruh.
Manfaat yang diterima mencakup jaminan kecelakaan kerja, santunan hari tua, santunan kemati4n, beasiswa pendidikan untuk anak, serta santuran ketika peserta tidak mampu bekerja lagi.
“Semua akan kami berikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Iuran Rp16.800 per bulan untuk tiga juta pekerja informal,” tegas Dedi Mulyadi dalam pernyataannya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kunto Wibowo, menyambut positif langkah ini.
Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bukti kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh lapisan pekerja, terutama yang tergolong rentan.
“Tujuan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah untuk menjamin kehidupan yang layak, mengurangi risiko sosial ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan. Ini adalah wujud nyata dari hal tersebut,” pungkas Kunto.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas para pekerja informal yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah
