Menu ✖

Breaking News

News

Gus Fahrur PBNU dan Waketum MUI Tegaskan Nikah Siri Melanggar Hukum

badge-check

Gus Fahrur PBNU dan Waketum MUI Tegaskan Nikah Siri Melanggar Hukum Perbesar

MATRASNEWS, JAKARTA – Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menegaskan bahwa praktik pernikahan siri tidak hanya problematik dari sisi agama, tetapi juga melanggar ketentuan undang-undang. Pernyataan ini disampaikan menanggapi maraknya tawaran jasa nikah siri yang ramai diperbincangkan masyarakat.

“Dan yang kedua itu melanggar undang-undang. Karena Undang-Undang Pernikahan itu kan semua pernikahan harus dicatatkan. Itu ya dari segi keamanan itu sangat berbahaya,” ujar Gus Fahrur, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menekankan bahwa pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.

Anwar menegaskan, jika penyedia jasa nikah siri atau pihak calon mempelai tidak mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan agama maupun negara, maka praktik tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Jika pihak yang menawarkan jasa tersebut atau pihak dari kedua calon suami istri tersebut tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan di atas maka usaha tersebut tentu tidak bisa ditolerir karena apa yang mereka lakukan jelas akan bertentangan dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia,” imbuhnya.

Pernyataan dari dua tokoh organisasi Islam terkemuka ini semakin mengukuhkan bahwa pernikahan yang sah harus memenuhi kedua aspek syarat agama dan pencatatan resmi oleh negara untuk menghindari dampak hukum yang merugikan.

Cek Berita lain di Google News

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Kebakaran Pabrik di Cikande, 39 Orang Masih Dicari Tim SAR

22 Nov 2026 - 21:07 WIB

Kebakaran Pabrik di Cikande, 39 Orang Masih Dicari Tim SAR

Solidaritas Perempuan Kritik Penanganan Bencana, Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ekologi

21 Nov 2026 - 00:51 WIB

Solidaritas Perempuan Kritik Penanganan Bencana, Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ekologi

BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah kepada Warga Sukatani

21 Nov 2026 - 00:22 WIB

BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah kepada Warga Sukatani

UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

20 Nov 2026 - 11:46 WIB

UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode

20 Nov 2026 - 10:18 WIB

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode
Trending di News