MATRASNEWS, JAKARTA – Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan pembangunan dan penanggulangan bencana yang dinilai memperburuk krisis ekologi serta meningkatkan kerentanan perempuan. Desakan itu mengemuka dalam Dialog Multipihak bertajuk “Menguak Kekerasan Struktural Negara dan Krisis Ekologi, Dampaknya terhadap Perempuan Akar Rumput”.
Forum tersebut mempertemukan masyarakat terdampak, organisasi lingkungan, dan perwakilan kementerian untuk membahas tanggung jawab negara dalam mitigasi, penanganan, serta pemulihan bencana.
Perempuan Menanggung Dampak Krisis Ekologi
Perwakilan Perempuan Akar Rumput dari Aceh mengkritik pembukaan perkebunan sawit di wilayah hulu. Mereka menilai aktivitas tersebut memperbesar risiko bencana bagi masyarakat di wilayah hilir.
“Sudah satu tahun kami tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Sawah dan sungai belum pulih, bahkan banjir kembali terjadi,” ungkap perwakilan perempuan Aceh.
Mereka juga menyoroti lokasi hunian sementara (huntara) yang jauh dari fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut turut menghambat akses anak-anak ke sekolah.
Sementara itu, perempuan dari Flores, Nusa Tenggara Timur, menilai respons pemerintah terhadap bencana berjalan lambat. Perempuan dari Palembang dan Kalimantan Tengah juga mengkritik lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Desak Anggaran Berperspektif Gender
Staf Advokasi Sekretariat Nasional Solidaritas Perempuan, Amelia, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat saat bencana.
Mereka mengelola dapur umum, merawat keluarga, hingga membantu distribusi kebutuhan pengungsi. Namun, pemerintah belum sepenuhnya mengakomodasi peran tersebut dalam kebijakan kebencanaan.
Amelia meminta pemerintah mengevaluasi regulasi sektoral dan mengalokasikan kembali anggaran penanggulangan bencana.
Menurut dia, mitigasi dan pemulihan harus mengutamakan keadilan gender serta perlindungan kelompok rentan.
Pemerintah Akui Pentingnya Koordinasi
Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Andi Eviana, menyatakan pemerintah telah melakukan penanganan bencana. Namun, koordinasi dengan pemerintah daerah perlu diperkuat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memegang peran penting pada hari pertama bencana karena kerusakan jalur penerbangan kerap menghambat akses bantuan dari pemerintah pusat.
Perwakilan Kementerian Sosial, Siti Faridah, mengatakan penyaluran bantuan logistik menyesuaikan kebutuhan dan permintaan pemerintah daerah.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, mengingatkan meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender selama bencana.
WALHI Soroti Akar Persoalan Lingkungan
Berbeda dengan pendekatan yang berfokus pada bantuan darurat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti persoalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan.
Eksekutif Nasional WALHI, Dewy Puspa, menilai pemerintah perlu mengakui bencana ekologis agar tanggung jawab negara dan korporasi menjadi lebih jelas.
“Bantuan kepada masyarakat bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan kewajiban negara atas keputusan pembangunan dan perizinan yang diberikan,” tegas Dewy.
Di sisi lain, perwakilan Kementerian Kehutanan menyampaikan pandangan bahwa perusakan lingkungan melibatkan masyarakat sekitar. Ia juga menyatakan kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di kawasan hutan.
Adapun perwakilan Bappenas, Melati Suharyono, menekankan perlunya perubahan paradigma pembangunan agar kebijakan pemerintah tidak merugikan masyarakat.
Pemulihan Harus Menyentuh Akar Masalah
Dialog tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam melihat persoalan bencana.
Masyarakat menuntut evaluasi kebijakan pembangunan, penegakan hukum lingkungan, dan pemulihan jangka panjang. Sementara itu, pemerintah menekankan koordinasi serta penyaluran bantuan sesuai kebutuhan daerah.
Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup mengandalkan bantuan darurat. Pemerintah perlu memperkuat mitigasi, memastikan perlindungan perempuan, dan menindak pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Organisasi tersebut juga mendorong pemulihan yang transparan, akuntabel, berperspektif gender, dan berkeadilan ekologis.
Inti persoalannya bukan sekadar seberapa cepat bantuan tiba, melainkan sejauh mana negara mampu mencegah bencana berulang dan memulihkan hak masyarakat terdampak.
Ikuti berita terkini di Google News











Komentar ditutup.