Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, yang bertujuan memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.
Melalui skema pembiayaan yang inovatif, pemerintah mendorong pengelolaan taman nasional yang lebih berkelanjutan, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.
Dalam arahannya, Hashim menekankan bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto adalah mengoptimalkan mobilisasi sumber daya untuk menjaga ekosistem alam yang menunjang kehidupan lintas generasi. Ia menekankan secara tegas bahwa inovasi ini bukan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi.
“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” kata Hashim,” dilansir dari siaran pers Kemenhut.
Menhut Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sebagai langkah awal, Pemerintah akan membangun pilot project di 13 Taman Nasional. Selain itu, dua wilayah penting untuk konservasi spesies ikonik, yaitu Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30, juga akan menjadi lokasi percontohan.
Satgas ini akan menjalankan strategi dua jalur yaitu membangun prakondisi melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan desain kebijakan.
Selain itu, Satgas juga berupaya untuk memobilisasi sumber daya dengan melibatkan mitra strategis, pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat, serta penyusunan instrumen keuangan bersama.
“Kita terus explore, termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” terang Menhut Raja Antoni.
Upaya inovatif ini mendapat dukungan dari organisasi non-pemerintah. CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan keyakinannya bahwa inisiatif ini akan membuka akses terhadap pendanaan filantropi dan publik multilateral dalam skala besar.
Hal ini diharapkan mampu mendukung rencana pemerintah dalam mencari sumber daya alternatif untuk pembiayaan habitat spesies ikonik di Indonesia.
Selain aspek pembiayaan, pemerintah tetap fokus pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan penyuluh kehutanan.
Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, Taman Nasional diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai penyangga kehidupan yang berkelanjutan dan berkelas dunia.
Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini
Komentar ditutup.